REMBANG, Harianmuria.com – Aktivitas di Pelabuhan Tasikagung, Kabupaten Rembang pada Selasa, 5 Mei 2026 tampak lesu. Ratusan kapal nelayan berukuran besar dengan bobot di atas 30 Gross Ton (GT) masih terparkir tanpa aktivitas.
Kenaikan harga solar nonsubsidi membuat banyak nelayan memilih menahan diri untuk tidak melaut. Biaya operasional yang membengkak dinilai tak lagi sebanding dengan hasil tangkapan.
Kadromi, salah satu pemilik kapal, mengungkapkan kapal besar menjadi pihak paling terdampak karena bergantung pada solar nonsubsidi. Ia menyebut harga solar kini mencapai Rp30.550 per liter, melonjak drastis dibanding awal tahun 2026 yang masih berada di kisaran Rp20.750 per liter.
“Yang paling terasa adalah kapal di atas bobot 30 GT,” ujarnya pada Rabu, 6 Mei 2026.
Sementara itu, kapal kecil di bawah 30 GT masih bisa mengandalkan solar subsidi dengan harga Rp6.800 per liter. Namun, akses untuk mendapatkan BBM subsidi pun tidak mudah.
Bikin Tak Kuat Melaut, Nelayan Rembang Akan Adukan Kenaikan BBM ke DPRD
Kadromi menegaskan jika dipaksakan melaut dengan harga solar saat ini, nelayan justru merugi.
“Ya sama saja kerja bakti, nggak akan bisa nutup biaya perbekalan,” keluhnya.
Keluhan serupa disampaikan Ketua Asosiasi Nelayan Jaring Tarik Berkantong Kabupaten Rembang, Lestari Priyanto. Ia menilai lonjakan harga solar sangat mencekik dan membuat nelayan berpikir ulang untuk berangkat melaut.
“Banyak teman-teman nelayan nggak jadi beli solar. Dari Rp14 ribuan jadi Rp28 ribuan per liter. Kalau dihitung-hitung nggak nyandhak (cukup) untuk operasional,” jelasnya.
Di sisi lain, nelayan kecil pun tak luput dari tekanan. Kuwadi, nelayan perahu cokrik, mengaku tetap harus melaut meski harus membeli solar eceran. Dalam sehari, ia membutuhkan sekitar tiga liter solar.
“Tergantung jarak melaut. Yang penting dapat solar untuk kerja,” katanya.
Namun, ia menegaskan bahwa solar adalah kebutuhan vital bagi nelayan. Tanpa BBM, mereka tidak bisa bekerja dan menghidupi keluarga.
Kuwadi juga berharap pemerintah pusat memberi perhatian serius terhadap kondisi ini.
“Sudah solar sulit, pajak naik. Bisa tidak fokus BBM untuk nelayan dipermudah,” tegasnya.
Dampak kenaikan harga solar juga mulai merembet ke tenaga kerja. Banyak anak buah kapal (ABK) kapal besar mulai mencari pekerjaan lain setelah berhenti melaut pasca Lebaran.
“Kalau ABK, hasilnya cuma buat makan. Nggak punya tabungan. Kalau nggak kerja, keluarga mau makan apa,” imbuh Kuwadi.
Situasi ini dikhawatirkan akan memicu efek domino pada sektor ekonomi lain, termasuk meningkatnya angka pengangguran di wilayah pesisir.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Rembang, Harno, mengaku telah menyampaikan langsung keluhan nelayan kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“Saya sudah bertemu dengan Dirjen Perikanan Tangkap KKP,” ungkapnya.
Menurut Harno, KKP berjanji akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kementerian Keuangan untuk mencari solusi terkait harga solar non subsidi bagi nelayan.
“KKP akan komunikasi dengan ESDM dan Menteri Keuangan. Mudah-mudahan segera ada solusi,” pungkasnya.
Jurnalis: Vicky Rio
Editor: Ulfa
