PONTIANAK, Harianmuria.com – Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kalimantan Barat teken Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soedarso pada Selasa, 5 Mei 2026. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Direktur RSUD dr. Soedarso.
Penandatanganan PKS dilakukan oleh Kepala BP3MI Kalimantan Barat, Kombes Pol. Ahmad Fadlin dan Direktur RSUD dr. Soedarso, drg. Hary Agung Tjhayadi.
Bertepatan dengan momentum Hari Buruh Internasional pada 1 Mei, Kepala BP3MI Kalimantan Barat, Ahmad Fadlin, menegaskan komitmennya dalam memberikan pelayanan dan pelindungan optimal kepada seluruh PMI.
“Momentum May Day menjadi pengingat bagi kami untuk terus meningkatkan pelayanan secara menyeluruh, termasuk bagi Pekerja Migran Indonesia yang sakit dan dipulangkan ke Indonesia,” tegasnya dalam kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Direktur RSUD dr. Soedarso.
Melalui kerja sama ini, diharapkan sinergi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan BP3MI Kalimantan Barat semakin kuat dalam memberikan pelindungan kepada seluruh Pekerja Migran Indonesia, baik yang berasal dari Kalimantan Barat maupun dari provinsi lainnya.
Direktur RSUD dr. Soedarso, Hary Agung Tjhayadi, dalam sambutannya menyoroti tingginya mobilitas masyarakat yang bekerja ke luar negeri melalui perbatasan Kalimantan Barat dan Malaysia. Ia menyampaikan banyak Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dipulangkan dalam kondisi sakit tanpa dilengkapi jaminan pembiayaan, seperti asuransi.
“Seringkali permasalahan muncul saat pemulangan PMI bermasalah dari Malaysia, khususnya yang sakit namun tidak memiliki jaminan pembiayaan. Melalui PKS ini, kami berharap dapat memberikan pelayanan optimal bagi PMI yang dirujuk ke RSUD dr. Soedarso,” ujarnya.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, Y. Anthonius Rawing, menambahkan bahwa kerja sama ini memberikan kejelasan dalam pelayanan kepada pekerja migran.
“PKS ini diharapkan dapat menjawab keresahan pihak RSUD Soedarso dalam memberikan pelayanan kepada PMI dan masyarakat,” ungkapnya.
Anthonius juga menegaskan bahwa kerja sama ini menjadi langkah awal komitmen nyata Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama BP3MI dalam menangani PMI bermasalah, khususnya yang dideportasi melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Barat”.
Direktur Kepulangan dan Rehabilitasi BP2MI, Seriulina Br. Tarigan, menyampaikan bahwa jumlah deportasi PMI di Kalimantan Barat pada tahun 2025 mencapai lebih dari 5.300 orang. Beberapa di antaranya tiba dalam kondisi kritis dan membutuhkan penanganan segera.
“Dengan adanya PKS ini, diharapkan pelayanan kesehatan bagi PMI menjadi lebih jelas dan terstruktur, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 serta peraturan BP2MI terkait kepulangan dan rehabilitasi PMI,” jelasnya.
Perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, dr. Antonius Decky, turut menyampaikan harapan agar kerja sama serupa dapat diperluas ke fasilitas layanan kesehatan lainnya, termasuk layanan kesehatan jiwa seperti Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Provinsi Kalimantan Barat di Singkawang dan UPT. Klinik Utama Sungai Bangkong, guna menangani PMI dengan gangguan kejiwaan.
Jurnalis: Lingkarjateng Group Network
