JAKARTA, Harianmuria.com – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperkuat kerja sama untuk menyiapkan lulusan vokasi agar mampu bersaing di pasar kerja internasional melalui program SMK Go Global.
Kolaborasi yang diperbarui melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Balai Diklat Industri (BDI), Jakarta, Kamis, 15 Oktober 2026, itu mengutamakan pelatihan berdasarkan permintaan tenaga kerja dan kebutuhan dunia usaha.
Menteri P2MI Mukhtarudin mengatakan, pelatihan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) akan dimulai dengan pemetaan permintaan tenaga kerja, dilanjutkan identifikasi kompetensi yang dibutuhkan, kemudian pelaksanaan pelatihan sesuai kualifikasi negara tujuan.
“Metodologi yang kita pakai mulai dari ada demand (permintaan) dulu. Kemudian kompetensi yang dibutuhkan seperti apa, baru kita latih seperti apa,” papar Mukhtarudin.
Pelatihan Diperluas di Fasilitas Diklat Kemenperin
Pembaruan kerja sama ini memperluas cakupan pelatihan yang sebelumnya berfokus pada sektor industri manufaktur. Program kini dapat memanfaatkan seluruh fasilitas pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kemenperin, mulai dari sekolah menengah kejuruan (SMK), politeknik, akademi komunitas, hingga Balai Diklat Industri.
Menteri Perindustrian Sarmuji mengatakan, sinergi tersebut merupakan upaya pemerintah mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki setiap kementerian tanpa terhambat ego sektoral.
“Ini menunjukkan bahwa jajaran kabinet saat ini tidak mengedepankan ego sektoral, tetapi kita saling mengisi mana potensi-potensi yang bisa dimanfaatkan oleh beberapa kementerian untuk bekerja sama,” terang Sarmuji.
Ia menjelaskan, fasilitas pelatihan BDI memiliki kapasitas hingga 11.000 peserta per tahun. Sementara itu, sekitar 1.066 calon PMI telah direncanakan mengikuti pelatihan melalui kolaborasi tersebut.
Menurut Sarmuji, pengiriman tenaga kerja terampil menjadi hal penting karena PMI dapat berperan sebagai duta bangsa di negara penempatan. Sebaliknya, pengiriman tenaga kerja tanpa keterampilan yang memadai berpotensi menimbulkan berbagai persoalan.
Migrant Center dan Sertifikasi Jadi Bagian Kerja Sama
Pembaruan MoU dan PKS KP2MI-Kemenperin mencakup sejumlah langkah strategis untuk memperkuat penyiapan calon PMI. Salah satunya adalah pembentukan dan pengembangan *Migrant Center* terintegrasi di lingkungan Kemenperin untuk mendukung penyelenggaraan pelatihan vokasi.
Kerja sama tersebut juga mencakup penguatan koordinasi dalam pemetaan peluang kerja, penyelarasan program pelatihan, sertifikasi kompetensi, serta pertukaran data dan informasi.
Selain meningkatkan kualitas lulusan vokasi, kedua kementerian mendorong penempatan PMI pada sektor formal dan profesional agar tenaga kerja Indonesia dapat mengisi peluang kerja sesuai kompetensi yang dimiliki.
Dukungan lainnya meliputi penyelarasan kurikulum, peningkatan kualitas instruktur, serta penyediaan sarana praktik untuk memastikan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.
Pelatihan Didukung APBN, Pembiayaan Penempatan melalui KUR
Dari sisi pembiayaan, Sarmuji menyebut pelatihan calon PMI akan didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara itu, skema pembiayaan penempatan disiapkan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai mekanisme yang berlaku.
Melalui sistem penyiapan tenaga kerja yang lebih terintegrasi, pemerintah berharap lulusan pendidikan vokasi Indonesia memiliki kompetensi dan sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar internasional.
Program SMK Go Global menjadi bagian dari upaya mewujudkan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperluas kesempatan kerja global bagi lulusan vokasi Indonesia.
Dengan menghubungkan kebutuhan pemberi kerja, pelatihan, sertifikasi, dan penempatan, kolaborasi KP2MI dan Kemenperin diharapkan dapat memperkuat daya saing PMI sekaligus meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia di tingkat internasional.
Penulis: Amelia Erisanna
