KENDAL, Harianmuria.com – Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (KPUS) Kendal menemukan beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang masih enggan menyerap telur dari peternak lokal.
Perwakilan peternak ayam petelur Kendal, Subakir, mengaku geram lantaran masih ada mitra SPPG yang menolak membeli telur dari KPUS, meskipun pemerintah telah mengeluarkan edaran agar SPPG menyerap produk peternak lokal.
“Kemarin kami mendatangi beberapa SPPG yang belum mengambil telur dari kami. Salah satunya mitra SPPG Tlahab yang menolak mengambil telur. Alasannya harga kemahalan dan sudah mengambil dari peternak langsung,” ungkap Subakir, Selasa 13 Oktober 2026.
Menurutnya, penolakan tersebut menjadi persoalan bagi peternak yang selama ini berupaya memenuhi kebutuhan telur untuk program pemenuhan gizi. Ia menyebut dari sekian SPPG di Kendal pasokan dari peternak KPUS masih sekitar 55 SPPG.
Atas kondisi tersebut, pihaknya berencana menghentikan sementara penitipan telur kepada mitra SPPG yang belum bersedia menyerap produk dari koperasi maupun peternak lokal. Selain itu, ia mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menindak tegas SPPG tersebut.
“Kami berharap BGN bisa menindaklanjuti persoalan ini agar kebijakan penyerapan telur peternak lokal benar-benar dijalankan,” tegasnya.
Koordinator BGN Kendal, Muhammad Faris Maulana, mengatakan KPUS Kendal menjadi salah satu opsi bagi SPPG untuk memenuhi kebutuhan telur. Harga telur sebesar Rp26.500 disebut sesuai dengan Harga Acuan Pembelian (HAP) Kementerian Pertanian.
“Terdapat tiga landasan kebijakan yang menjadi acuan, yakni nota kesepahaman Satgas Provinsi, nota dinas KPPG, dan surat edaran terkait penyerapan telur dari peternak lokal,” jelas Faris.
Faris mengapresiasi sejumlah SPPG di Kendal yang telah mengikuti ketentuan tersebut. Namun, terhadap SPPG yang belum menindaklanjuti, pihaknya mengaku telah melaporkannya ke tingkat provinsi.
“Sebagai koordinator wilayah, saya sudah menyampaikan kepada kepala SPPG maupun mitra terkait tiga surat tersebut, termasuk penyerapan telur dan penggunaannya dua kali seminggu,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pihaknya kini menunggu tindak lanjut dari pimpinan BGN terhadap laporan tersebut, termasuk kemungkinan pemberian teguran atau konsekuensi lainnya bagi SPPG yang tidak menjalankan ketentuan.
“Saya sebagai korwil sudah menyampaikan kepada kepala maupun mitra SPPG terkait tiga surat, terkait serapan telur hingga pemakaiannya 2 kali seminggu. Kita menunggu saja konsekuensinya dari pimpinan apakah nanti ada teguran atau lainnya,” pungkasnya.
Jurnalis: Anik Kustiani
Editor: Utia Lil
