REMBANG, Harianmuria.com – Pemkab Rembang telah mengajukan usulan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2022, kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Dalam usulan tersebut, pihak Pemkab Rembang melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Rembang mengajukan 1.862 formasi PPPK. Afan Martadi, Kepala BKD Kabupaten Rembang menyebutkan, usulan tersebut terdiri dari formasi guru sebanyak 1.309, tenaga Kesehatan 399 formasi, dan tenaga teknis 154 formasi.
“Jadi kami memberikan surat ke Kemenpan RB tanggal 30 Juni 2022, usulan formasi yang kita usulkan 1.862 formasi. Formasi PPPK untuk tahun 2022 ini semuanya jabatan fungsional. Tidak ada yang jabatan administratif,” imbuhnya.
Pemkab Rembang Gelontorkan Dana Pilkades Rp 40 Juta per Desa
Afan menerangkan, pengajuan usulan tersebut juga dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan pegawai di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), menyusul penghapusan honorer. Sementara, untuk jumlah pegawai non ASN di Kabupaten Rembang, ia menyebutkan bahwa, saat ini berjumlah sekitar 3.000-an.
“Non ASN untuk yang ini 1.600-an ditambah yang Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) jadi jumlah totalnya sekitar 3.000-an,” ucapnya.
Dengan jumlah usulan yang sudah diajukan oleh BKD Rembang, praktis baru mengurangi setengah dari jumlah pegawai non ASN yang ada saat ini. Sementara sisanya, dikatakannya akan kembali diusulkan di tahun berikutnya.
“Nanti kita buat formasi lagi tahun depan. Usulan lagi PPPK maupun CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil), dengan catatan dari Kemenpan membuka formasi untuk CPNS maupun PPPK,” bebernya.
Dirinya menegaskan, usulan jumlah formasi yang diajukan Pemkab Rembang masih menunggu persetujuan dari Kemenpan RB. Sehingga, jumlah usulan sebanyak 1.309 formasi dimungkinkan bisa berkurang.
“Setelah ada jawaban persetujuan nanti kita umumkan formasi untuk Kabupaten Rembang sekian. Yang guru silahkan daftar, yang Kesehatan silahkan daftar, dan tenaga teknis silahkan daftar sesuai dengan kualifikasi dan persyaratan yang sudah ditetapkan,” pungkasnya. (Lingkar Network | R. Teguh Wibowo – Harianmuria.com)
