PATI, Harianmuria.com – Pemerintah masih mematangkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB juga masih menyiapkan SE terkait hal teknis fleksibilitas kerja ASN dalam menyikapi upaya hemat BBM efek konflik di kawasan Timur Tengah.
Merespons wacana WFH ASN, Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra mengatakan bahwa kebijakan tersebut belum dirasa perlu karena jarak tempuh ASN Pati cukup dekat.
“Untuk WFH kita belum, situasional. Karena di pusat kan jarak tempuh PNS-nya jauh-jauh. Kalau di daerah saya kira belum WFH. Nanti kita kaji lagi,” terangnya, Kamis, 26 Maret 2026 kemarin.
Selain itu, kata Plt Bupati Pati, pihaknya belum ada arahan lanjutan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk WFH ASN.
Menurutnya WFH seminggu sekali untuk ASN di pemerintahan pusat dan daerah situasinya berbeda. Chandra menilai jarak tempuh di Pati masih bisa dijangkau tanpa ada penghematan.
“Belum ada arahan dari provinsi dari pusat juga. Kalau di pusat memang iya,” sambungnya.
Selain itu, pihaknya menginginkan pelayanan publik dapat berlangsung secara tatap muka. Ia juga mengimbau para ASN tidak menjadikan wacana WFA sebagai alasan tidak masuk ke kantor.
“ASN bekerja full di kantor kita perlu sinergitas, pelayanan masih yang utama,” tandasnya.
Jurnalis: Lingkarjateng Group Network
