PATI, Harianmuria.com – Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati Muntamah menyoroti minimnya jumlah perempuan yang dapat berkiprah di panggung politik. Menurutnya, hal itu dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menyertai.
“Kuantitas dan kualitas perempuan untuk dapat duduk bersama di panggung pemerintahan masih minim. Hal ini terbentur dengan adanya stigma serta kebijakan pembatasan dari pemerintah,” katanya, Rabu (24/4/2025).
“Persoalan ini tentunya menjadi diskusi bersama untuk memberikan pemahaman bersama bahwa laki-laki serta perempuan memiliki kapasitas dan hak yang sama di berbagai lini kehidupan,” sambung politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Menurutnya, kebijakan pemerintah mengeluarkan afirmasi bahwa calon anggota DPR minimal harus 30 persen perempuan serta pengurus partai 30 persen adalah perempuan, selama ini belum optimal.
“Seharusnya ada keberimbangan dengan mengacu pada jumlah penduduk, sehingga secara kuantitas menyamai,” ujarnya.
Berkaitan dengan hal tersebut, lanjut Muntamah, aspek yang harus menjadi prioritas pemerintah adalah membangun sumber daya perempuan yang berdaya guna.
Peningkatan kualitas pendidikan perempuan harus menjadi prioritas utama, sehingga dapat tercipta perempuan yang dapat membekali dirinya dengan berbagai ilmu dan keterampilan.
“Dengan demikian, perempuan dapat membangun dirinya sendiri, keluarga dan dapat berkiprah di lingkup organisasi sosial maupun kegamaan,” ungkapnya,
Muntamah juga menyoroti stigma masyarakat mengenai dunia politik yang cukup melekat, yakni anggapan bahwa dunia politik dikenal kejam dan keras. Sehingga perempuan yang dikenal lemah lembut, penuh kasih sayang dianggap tidak cocok untuk duduk di kursi politik.
Sementara itu keterbatasan kuota menjadikan perempuan makin enggan untuk terjun ke dunia pemerintahan. Meski demikian, perempuan memiliki hak membuat kebijakan karena yang tahu kebutuhan perempuan adalah perempuan itu sendiri.
“Perempuan juga perlu didorong dan afirmasi ini masih harus dibutuhkan supaya perempuan dapat ikut serta berperan politik sama dan setara dengan laki-laki,” tandasnya.
Dengan adanya dorongan dan kebijakan dari pemerintah untuk terus memberdayakan perempuan, hal ini dapat memberikan semangat berkarya bagi kalangan perempuan untuk dapat mengisi sektor-sektor umum dan pemerintahan.
Hal ini tentunya harus didukung dengan kualitas sumber daya pendidikan dan kesadaran dan kemauan dari kalangan perempuan untuk dapat terus belajar dan berkarya.
“Pemerintah pun harus memberikan pendidikan yang dapat diakses oleh semua kalangan termasuk perempuan. Pendidikan merupakan pintu gerbang untuk meningkatkan sumber daya manusia dan perannya di domestik maupun publik yang optimal,” pungkas Muntamah.
(MUTIA PARASTI – Harianmuria.com)
