KAB. SEMARANG, Harianmuria.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang masih menghadapi tantangan besar dalam mengentaskan masalah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Hingga pertengahan 2025, masih terdapat sekitar 10 ribu rumah yang masuk kategori RTLH dan menunggu untuk dibedah.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Semarang, Valeanto Soekendro, menyampaikan bahwa sejak tahun 2022, total data RTLH yang tercatat mencapai lebih dari 22 ribu unit.
“Selama tiga tahun kami sudah menangani sekitar 11 ribu rumah, tapi masih tersisa sekitar 10 ribu lebih RTLH yang tersebar di 19 kecamatan dan harus segera direhabilitasi,” ujar Kendro saat ditemui pada Senin, 23 Juni 2025.
Ia menjelaskan, bertambahnya jumlah RTLH setiap tahun salah satunya dipicu oleh masuknya aspirasi masyarakat, baik dari pokok pikiran (pokir) anggota DPRD maupun usulan langsung warga. Hal ini membuat jumlah RTLH terus bertambah sebelum program perbaikan sebelumnya selesai.
“Misalnya, dari aspirasi DPRD saja bisa masuk 350 RTLH. Jadi meski yang lama belum selesai, data baru sudah masuk lagi, dan ini membuat jumlah terus meningkat,” beber Kendro
Untuk mengatasi persoalan ini, Kendro berharap Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (dulu Kementerian PUPR) kembali digulirkan. Bantuan ini terbukti efektif membantu warga berpenghasilan rendah mendapatkan rumah layak huni.
“Dulu kami pernah dapat 1.400 sampai 1.500 unit BSPS per tahun. Kalau masyarakat siap, Pemkab Semarang tinggal memfasilitasi. Sekarang masih tersisa sekitar 9.000 hingga 10.000 RTLH yang butuh dibangun atau direhabilitasi,” tuturnya.
Baca juga: Jateng Genjot Pembangunan 26 Ribu Rumah Subsidi untuk MBR dan ASN
Untuk tahun anggaran 2025, Pemkab Semarang bersama Pemprov Jawa Tengah (Jateng) telah mengalokasikan anggaran untuk membedah 371 RTLH. Rinciannya, 336 unit berasal dari Bantuan Keuangan Pemerintah Desa (Bankeukop), 30 unit dari Gubernur Jateng, dan sekitar 50 unit dari aspirasi dewan.
“Anggaran per unit rumah saat ini berkisar antara Rp15 juta hingga Rp20 juta. Kami akan terus usahakan tambahan BSPS agar target pengentasan RTLH bisa tercapai,” tandas Kendro.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi juga menegaskan komitmennya untuk menuntaskan masalah RTLH dan backlog kebutuhan rumah di wilayahnya dalam waktu lima tahun ke depan. Melalui program 1 KK 1 Rumah Layak Huni, Pemprov optimistis mampu memperbaiki sekitar 17.000 RTLH per tahun.
(HESTY IMANIAR – Harianmuria.com)
