SEMARANG, Harianmuria.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) terus mendorong percepatan pembangunan rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Tahun 2025, setidaknya 26 ribu unit rumah subsidi disiapkan melalui kolaborasi lintas lembaga, mulai dari pemerintah pusat hingga pihak swasta.
Program ini merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Pemprov Jateng, 35 bupati/wali kota, BPS RI, Tapera, dan Bank Jateng. Penandatanganan kesepakatan berlangsung di Gedung Grhadika Bhakti Praja, Semarang, Jumat malam, 20 Juni 2025, untuk memastikan akurasi data perumahan MBR dan ASN.
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menegaskan bahwa program pusat selaras dengan inisiatif provinsi melalui program Satu KK Satu Rumah Layak Huni. Pemprov berupaya keras menuntaskan pemenuhan kebutuhan rumah masyarakat miskin (backlog) sebanyak 310.855 unit di Jateng.
“Kita libatkan semua pihak, termasuk Baznas, CSR, dan pihak ketiga, untuk mengikis kebutuhan rumah yang menjadi bagian dari kemiskinan ekstrem di Jateng,” ujar Luthfi.
Dari tahun 2022 hingga 2024, intervensi program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) telah menangani 1.408.100 unit, berkat sinergi antara pemerintah dan sektor swasta. Tahun 2025, penanganan perumahan ditargetkan mencapai 26.356 unit, dengan rincian sebagai berikut:
- 17.510 unit dari APBD Provinsi Jateng (termasuk 17.000 unit Bankeu Pemdes dan 510 unit backlog),
- 6.776 unit dari APBD kabupaten/kota, dan
- 2.070 unit dari CSR perusahaan swasta, seperti Rokok Nojorono, Astra, Djarum, Bank Jateng, Yayasan Buddha Tzuchi, serta Baznas Jateng.
“Dengan strategi terintegrasi ini, kami harap dalam lima tahun ke depan tidak ada lagi rumah miskin ekstrem di Jateng,” tegas Luthfi.
Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Aziz Andriansyah, menekankan pentingnya data akurat dalam merumuskan kebijakan perumahan nasional. Ia juga menyebut pemerintah tengah memperjuangkan penambahan kuota rumah subsidi hingga 350 ribu unit secara nasional.
“Backlog perumahan adalah persoalan besar. Tapi kalau semua pihak bergotong-royong, kemiskinan ekstrem bisa kita tekan,” pungkasnya.
Salah satu penerima manfaat, Nur Cholis, mengaku sangat terbantu dengan program ini. Sebagai PPPK di SMK Negeri Pegandon, Kendal, ia kini tidak perlu lagi mengontrak rumah. “Kalau saya ambil tenor 15 tahun, cicilan bulanan hanya Rp1,28 juta. Ini masih terjangkau,” ujarnya.
(LINGKAR NETWORK – Harianmuria.com)
