PATI, Harianmuria.com – Uji coba lima hari kerja tidak hanya diberlakukan untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini disampaikan oleh Penjabat (Pj)Bupati Pati Henggar Budi Anggoro, pihaknya menyebut bahwa sejumlah SD dan SMP juga turut diuji coba untuk sekolah lima hari.
“Hanya beberapa sekolah yang dicoba (masuk lima hari),” ungkapnya belum lama ini.
Sementara sekolah yang hendak diuji coba, dirinya mengatakan belum mengetahui secara pasti dan akan melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud).
“Nanti saya cek datanya lagi, kalau tidak salah ada lima sekolah. Nanti saya koordinasikan dengan teman-teman Disdikbud,” sambungnya.
Di sisi lain, percobaan masuk lima hari ini justru menimbulkan kekhawatiran bagi pengajar di Tempat Pendidikan Quran (TPQ) dan Madrasah Diniyah (Madin).
Mengetahui hal itu, Henggar mengaku sudah mempertimbangkannya dan akan melakukan studi ke sejumlah daerah.
“Itu yang coba kita pertimbangkan. Melihat tetangga kanan dan kiri, kabupaten yang lain seperti apa memberlakukannya. Kalau memungkinkan dan bisa dengan 5 hari sekolah kenapa tidak. Tetapi kalau memang banyak kekhawatiran, ya nanti kita pertimbangka. Itu nanti dalam evaluasi kan kelihatan,” terangnya.
Adapun alasan dari diberlakukannya uji coba ini, pihaknya menerangkan bahwa kebijakan ini selain dapat mengefisienkan dan mengefektifkan kinerja. Selain itu, kebijakan tersebut diklaim dapat mendukung kelancaran lalu lintas terutama di pagi hari.
Henggar menyebut, lima hari kerja juga perlu diatur jamnya supaya tidak berbarengan dengan waktu masuk sekolah. Yakni Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati akan menentukan jam masuk kantor pukul 07.30 WIB agar tidak berbarengan dengan jam masuk pelajar pada pukul 07.00 WIB.
“Jangan sampai jam masuk kantor bersamaan dengan jam masuk anak-anak sekolah sehingga terjadi kepadatan lalu lintas,” jelasnya.
Sebelumnya, pemberlakukan lima hari sekolah ini muncul dari kekhawatiran pada dewan. Seperti yang diungkapkan anggota Komisi D DPRD Pati Roihan beberapa waktu lalu. Pihaknya menyebut kebijakan lima hari sekolah dapat mematikan TPQ dan Madin.
Sebab bagi Roihan, kedua jenjang pendidikan informal itu sama pentingnya untuk dijaga dan dikembangkan. Selain sebagai kearifan lokal, TPQ dan Madin merupakan wadah anak untuk membentuk akhlakul karimah dan menimba ilmu agama.
“Bekal itu tidak didapatkan di sekolah, meskipun ada materi dan guru khusus. TPQ dan Madin yang ada hampir semua desa di Pati telah terbukti memberi bekal karakter kuat kepada anak-anak. Jadi kalau sekolah lima hari, maka TPQ dan Madin yang jam masuknya siang sampai sore akan mati,” paparnya.
Lain dengan yang disampaikan anggota Komisi E DPRD Jateng Muh Zen. Pihaknya mengingatkan Pemkab Pati untuk memperhatikan bahwa jam sekolah akan menjadi lebih panjang. Bahkan lanjut dia, TPQ dan Madin akan semakin ditinggalkan.
Dengan demikian, kebijakan lima hari sekolah bagi SD dan SMP akan memberikan dampak besar bagi TPQ dan Madin. Terlebih kedua lembaga pendidikan informal ini didirikan oleh ulama dan kiai yang sama-sama menguatkan karakter generasi bangsa.
“TPQ dan Madin itu lembaga yang telah ada sejak lama. Kontribusinya untuk bangsa ini sangat besar karena penanaman akhlak mulia dan ilmu agama sangat kuat. Itu tidak bisa digantikan di sekolah umum. Jadi kalau jam belajar SD dan SMP sampai menjelang sore, maka akan mematikan TPQ dan Madin,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, pada kesempatan lain Komisi E DPRD Jateng pernah mendatangkan psikolog untuk membahas waktu belajar anak. Berdasarkan kajian psikolog, daya ingat dan serap anak justru akan turun drastis setelah jam 12.00. (Lingkar Network | Harianmuria.com)
