PEKALONGAN, Harianmuria.com – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, memastikan Pemerintah Provinsi memberikan atensi dan bantuan penanganan banjir di Kota Pekalongan pada Senin, 19 Januari 2026.
Wagub Jateng mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Pemerintah Kota Pekalongan bekerjasama mengambil langkah terpadu penanganan banjir secara bertahap. Pemerintah fokus pada keselamatan warga dan pencegahan banjir berulang.
Penanganan jangka pendek difokuskan pada keselamatan warga, khususnya kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Warga dengan kondisi sakit berat, termasuk penderita stroke, telah dievakuasi ke lokasi pengungsian.
“Kita pastikan masyarakat aman. Bahan pokok, makanan, dan dapur umum kita siapkan semua,” kata Wagub Jateng yang juga Sekjen PPP saat meninjau pengungsi di Masjid Al-Karomah Kota Pekalongan, Senin, 19 Januari 2026.
Wagub mengatakan belum ada penguatan tanggul permanen sebagai penanganan pencegahan banjir di Kota Pekalongan. Untuk itu Pemprov Jateng segera menghitung teknis rencana tanggul permanen sebagai penanganan jangka menengah dapat dilakukan lebih cepat.
Sementara untuk penanganan jangka panjang, penanganan Sungai Bremi telah masuk dalam program pemerintah pusat dengan alokasi anggaran sekitar Rp50 miliar pada tahun 2026.
“Insya Allah akan kita kerjakan tahun 2026, harapannya banjir di kawasan barat dan sekitarnya tidak terulang lagi,” ucapnya.
Pihaknya juga juga menyoroti pentingnya penataan ulang sistem drainase dan koordinasi lintas daerah dalam mencegah banjir terulang.
“Tadi juga saya tanya ke Pak Wali Kota, atau mungkin ada cara-cara lain. Maksud saya, kalau saya melihat yang parit ini ada di dalam, artinya ini drainase yang perlu kita tata lagi, kita koordinasikan lagi bagaimana mengatur berjalannya air, biar bisa segera surut. Itu yang harus kita lakukan,” terangnya.
Sementara itu, Wali Kota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid (Aaf) menambahkan banjir kali ini merupakan yang terbesar sejak tahun 2021. Meski jumlah kelurahan terdampak menurun dari sekitar 20 kelurahan pada 2021 menjadi 8 kelurahan pada 2026, dampak yang ditimbulkan justru lebih besar.
“Wilayah Pekalongan Utara sudah berkurang sekitar 80 persen, Pekalongan Timur sekitar 50 persen. Tapi di wilayah Barat, khususnya aliran Sungai Bremi dan Meduri, dampaknya masih sangat luar biasa karena belum ada penanganan khusus seperti di Lodji-Banger,” jelasnya.
Pemkot Pekalongan juga telah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari sejak 17 Januari 2026.
Wali Kota berharap kondisi cuaca segera membaik dan 13 rumah pompa yang telah dibangun dapat bekerja maksimal untuk mempercepat surutnya air.
Pemkot juga memastikan kebutuhan pangan warga terdampak banjir terpenuhi. Pemerintah menggandeng sekitar 20 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Setiap SPPG menyuplai sekitar 300 porsi makanan per hari yang dikhususkan bagi pengungsi dan warga terdampak banjir, di luar jatah siswa sekolah.
“Ini bukan pengalihan MBG, tapi bantuan untuk korban banjir. Penyalurannya satu pintu melalui Dinsos atau langsung ke titik-titik pengungsian, termasuk di sekolah-sekolah yang dijadikan lokasi pengungsian,” tegasnya.
Hingga saat ini, jumlah pengungsi tercatat sekitar 2.400 orang. Selain itu, terdapat warga terdampak yang memilih tidak mengungsi namun telah tiga hari terdampak banjir dan tetap membutuhkan suplai bantuan.
“Jumlah tersebut terus bertambah seiring laporan yang masuk setiap hari,” pungkasnya.
Jurnalis: Fahri Akbar
Editor: Ulfa
