PATI, Harianmuria.com – Bangunan mangkrak sempat menjadi sarang ular yang dulunya milik Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI di Jalan Syekh Jangkung, Kelurahan Pati kota akhirnya di sulap menjadi Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pati.
Sebelumnya, bangunan tersebut sempat difungsikan sebagai Kantor Pajak pada tahun 1970-an silam, namun hanya beberapa bulan saja. Setelah itu, bangunan tersebut tak terurus hingga ditumbuhi semak belukar.
“Ini puluhan tahun mas, bangunan ini tahun 1970-an. Dibuat kantor pajak itu namung pinten sasi (namun hanya beberapa bulan), terus dianggorno (terus biarkan),” ujar Agung, warga yang tinggal di sebelah bangunan tersebut pada Selasa, 17 Desember 2024.
Menurutnya, pembangunan Kantor Bawaslu Pati tersebut baru dikerjakan beberapa hari yang lalu. Ia mengetahui, saat ada alat berat yang masuk ke lahan bangunan tersebut.
Agung mengatakan, pihaknya sempat mengeluh lantaran hewan liar seperti ular kobra yang bersarang di bangunan tersebut sering keluar dan masuk ke rumahnya.
“Soalnya rumputnya mas, banyak sampai keluar. Saya sampai kudu ngamuk (merasa emosi).Tembok ambruk. Ulo iku, ulo ijo, ulo kobra, (ular itu, ular hijau, ular kobra) ya mas,” jelasnya.
Rencana pembangunan tersebut dibenarkan Kepala Bawaslu Kabupaten Pati, Supriyanto. Bangunan dan tanah itu memang berasal dari Kemenkeu RI yang dihibahkan ke Bawaslu Pati saat ia belum menjadi komisioner.
“Bawaslu Kabupaten Pati sudah menerima hibah tanah dari Kementrian Keuangan sejak lama. Periode sebelum kami, periode 2018-2023 ya, dulu dipakai kantor pajak lama. Terus pada hibah tanah itu memang peruntukannya untuk gedung kantor Bawaslu Pati,” jelasnya saat dikonfirmasi, Selasa, 17 Desember 2024.
Supriyanto mengaku sebelum ada aktivitas pembangunan pihaknya pernah mengusulkan ke Bawaslu RI agar bangunan yang rusak tersebut untuk dibangun kembali, sehingga bisa difungsikan kembali.
“Berdasarkan itu kami mengajukan mohon untuk dibangun gedung baru agar hibah tanah itu bermanfaat dan bisa ditempati untuk Bawaslu,” ucapnya.
Terkait proses pembangunan Kantor Bawaslu di lokasi tersebut, pihaknya mengaku tidak mengetahuinya. Menurut dia, seluruh proses pembangunan dilimpahkan Bawaslu RI ke Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.
“Silahkan untuk dikonfirmasi kepada Bawaslu Jawa Tengah. Program sampai dimana, apa yang sedang dikerjakan, nanti targetnya seperti apa. Karena memang pengadaannya, penunjukkan kontraktornya, termasuk anggarannya itu masuk di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah,” tandasnya. (Lingkar Network | Setyo Nugroho – Harianmuria.com)
