SEMARANG, Harianmuria.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang mencatat adanya penurunan angka kemiskinan pada 2025. Meski demikian, Kecamatan Semarang Utara tetap menjadi wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Kota Atlas.
Berdasarkan data Dinas Sosial (Dinsos) Kota Semarang dan Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di kota ini tercatat sebesar 3,80 persen atau sekitar 74.360 jiwa. Angka tersebut turun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 4,03 persen atau sekitar 77.790 jiwa.
Kepala Dinsos Kota Semarang, Endang Sarwiningsih, mengatakan penurunan angka kemiskinan secara keseluruhan tidak menutup fakta bahwa Semarang Utara masih menjadi kantong kemiskinan. Wilayah tersebut, terutama Tanjung Mas dan Bandarharjo, masih menghadapi berbagai tantangan sosial ekonomi.
“Wilayah dengan kemiskinan tertinggi masih di Semarang Utara, khususnya Tanjung Mas dan Bandarharjo,” katanya Minggu, 1 Februari 2026.
Menurut Endang, kondisi geografis dan ketergantungan masyarakat pada sektor kelautan menjadi faktor utama tingginya angka kemiskinan di kawasan tersebut. Sebagian besar warga hidup sebagai nelayan, sehingga pendapatan sangat bergantung pada kondisi cuaca.
“Rata-rata warganya nelayan. Ketika cuaca ekstrem seperti sekarang, mereka tidak bisa melaut. Akhirnya menghabiskan tabungan, bahkan harus berutang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari,” jelasnya.
Endang menambahkan, penurunan angka kemiskinan secara umum dipengaruhi sejumlah faktor ekonomi, termasuk pemutusan hubungan kerja (PHK) dan inflasi yang menekan daya beli masyarakat.
“Ini ada penurunan sedikit. Mungkin karena beberapa PHK dan juga inflasi yang memengaruhi daya beli masyarakat, sehingga berdampak pada kemiskinan,” ujarnya.
Dalam menentukan status kemiskinan, Pemkot Semarang saat ini mengacu pada 39 indikator yang dikelola BPS melalui sistem satu data berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Indikator tersebut mencakup kondisi rumah, kepemilikan aset, penghasilan, hingga jumlah tanggungan keluarga.
“Dari indikator itu kemudian dikelompokkan ke dalam desil 1 sampai desil 10. Desil 1 merupakan kategori miskin ekstrem,” katanya.
Untuk menekan angka kemiskinan, Pemkot Semarang tidak hanya mengandalkan Dinsos, tetapi juga melibatkan lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Berbagai program digulirkan, mulai dari pemberdayaan UMKM, pelatihan kerja, bantuan permodalan, hingga penyaluran bantuan sosial.
“Disnaker juga bekerja sama dengan Kementerian Sosial dan PNM untuk merekrut lulusan SMA dan SMK agar bisa langsung bekerja,” tuturnya.
Jurnalis: Syahril Muadz
Editor: Rosyid
