SEMARANG, Harianmuria.com — Rasionalisasi anggaran Pemerintah Kota Semarang berimbas penundaan pelaksanaan program Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim).
Sekitar 19 persen program kerja Disperkim kini harus ditunda, termasuk sejumlah pekerjaan infrastruktur fisik.
Kepala Disperkim Kota Semarang, Murni Ediati, mengatakan penundaan program kerja bukan merupakan pemotongan anggaran secara permanen.
Kebijakan itu diambil sebagai langkah antisipasi menyusul kondisi penerimaan daerah yang berpotensi membuat APBD mengalami defisit.
“Untuk sementara ditunda dulu, bukan efisiensi. Kami optimistis PAD bisa dikejar sehingga program yang ditunda bisa dijalankan kembali,” ujar Murni, Senin, 17 Agustus 2026.
Pemkot Semarang memilih rasionalisasi anggaran setelah mencermati realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah yang hingga triwulan III 2026 masih belum sesuai harapan.
Kondisi tersebut dikhawatirkan menekan kemampuan keuangan daerah yang berisiko gagal bayar di akhir tahun.
Pendapatan Daerah Berpotensi Defisit, Pemkot Semarang Pangkas Pos Belanja Rp300 M
Di tengah ruang fiskal yang menyempit, Disperkim memilih mengubah pola kerja. Program yang belum mendesak ditahan, sementara kebutuhan yang menyangkut pelayanan publik dan kondisi infrastruktur kritis tetap menjadi prioritas.
Murni mengatakan akan memaksimalkan anggaran pemeliharaan untuk kerusakan ringan. Langkah tersebut dinilai lebih realistis dibanding memaksakan pekerjaan konstruksi berskala besar di tengah keterbatasan anggaran.
Salah satunya mengedepankan patching atau penambalan pada jalan dan fasilitas yang mengalami kerusakan ringan. Pekerjaan overlay atau pengaspalan ulang secara menyeluruh hanya dilakukan jika memang diperlukan.
“Kami juga akan menunda pengerjaan di lokasi yang baru mendapat perbaikan dalam satu sampai dua tahun terakhir. Kami mempertimbangkan usia teknis material, aspal sekitar tiga tahun dan beton lima sampai 10 tahun,” jelasnya.
Dengan skema tersebut, Disperkim akan semakin ketat menentukan titik yang harus ditangani. Infrastruktur yang benar-benar mendesak akan didahulukan, sedangkan pekerjaan yang masih dapat ditunda akan menunggu kondisi anggaran kembali memungkinkan.
Di sisi lain, Disperkim juga mulai mencari sumber pendanaan alternatif. Koordinasi dilakukan dengan pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan pembiayaan.
“Kami akan mengajukan bantuan keuangan ke Pemprov. Selain itu juga ke pemerintah pusat agar bisa mendapatkan DAK,” katanya.
Sekretaris Daerah Kota Semarang Handi Priyanto sebelumnya mengungkapkan rasionalisasi anggaran dilakukan setelah Pemkot melihat tren penerimaan pajak dan retribusi daerah yang masih rendah.
Handi menyebut sejumlah komponen penerimaan tercatat belum mencapai 50 persen. Ada pula yang baru berada di kisaran 20 persen.
“Rasionalisasi ini dilakukan karena melihat tren perolehan retribusi yang masih kecil, di bawah 50 persen, bahkan ada yang di angka 20 persen,” ucapnya.
Menurut Handi, kondisi tersebut menunjukkan target pendapatan yang ditetapkan ketika APBD 2026 disusun pada 2025 terlalu optimistis jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi yang terjadi pada 2026.
Saat penyusunan APBD, pemerintah memperkirakan perekonomian akan terus membaik. Proyeksi pendapatan tersebut kemudian menjadi pijakan dalam menentukan belanja daerah.
Namun, proyeksi itu berhadapan dengan realitas berbeda. Perlambatan ekonomi berdampak terhadap sektor perdagangan dan jasa yang menjadi penopang utama perekonomian Kota Semarang.
“Semarang tidak punya potensi lain seperti hasil bumi ataupun tambang. Kita murni mengandalkan perdagangan dan jasa. Komponen terbesar PAD kita adalah pajak daerah,” terang Handi.
Dari evaluasi tersebut, Pemkot memperkirakan terdapat potensi penurunan pendapatan sekitar Rp300 miliar.
Agar celah tersebut tidak berubah menjadi defisit yang mengganggu kemampuan pembayaran pemerintah daerah, belanja kemudian ikut direm melalui rasionalisasi dan penundaan sejumlah program.
“Awalnya ada selisih kurang lebih Rp300 miliar potensi penurunan pendapatan. Maka kami rasionalisasi belanja di angka itu dan sekarang sudah mendekati balance,” pungkasnya.
Jurnalis: Syahril Muadz
Editor: Ulfa
