JEPARA, Harianmuria.com – Sebanyak 15 desa di Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, mengusulkan pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) untuk mengelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Usulan ini disampaikan langsung dalam agenda Bupati Ngantor di Desa Krapyak, Kamis, 24 Juli 2025.
Acara tersebut dihadiri oleh Bupati Jepara Witiarso Utomo (Mas Wiwit), Wakil Bupati M. Ibnu Hajar (Gus Hajar), Pj Sekda Ary Bachtiar, jajaran OPD, Forkopimcam Tahunan, serta para kepala desa se-Kecamatan Tahunan.
Usulan Program MBG untuk Seluruh Pelajar
Kepala Desa Petekeyan, Rohman, mewakili aspirasi desa-desa setempat, menyampaikan bahwa Program MBG saat ini baru menjangkau sekitar 3.000 siswa di tiga desa: Langon, Ngabul, dan Tahunan. Distribusi makanan bergizi itu ditangani oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 02 di Desa Ngabul.
“Kami berharap program MBG bisa menjangkau seluruh pelajar di Kecamatan Tahunan, dari PAUD hingga SMA. Saat ini, hanya tiga desa yang terlayani,” ujarnya.
Rohman juga mengusulkan agar MBG bisa dijalankan di tingkat desa menggunakan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), mengingat 20 persen anggaran desa memang dialokasikan untuk program ketahanan pangan.
Bupati akan Koordinasi dengan Pusat
Menanggapi usulan tersebut, Bupati menyatakan pihaknya akan mengkaji dan berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait mekanisme dan legalitas penggunaan APBDes untuk mendukung program MBG.
“Kami akan pelajari dan pastikan dulu regulasinya. Jangan sampai menimbulkan masalah hukum di kemudian hari,” tegas Mas Wiwit.
Bumdesma Dinilai Lebih Efisien
Bupati Jepara juga menilai, pembentukan Bumdesma antar-desa merupakan langkah strategis untuk merealisasikan program MBG yang diperkirakan membutuhkan anggaran hingga Rp2 miliar per tahun.
“Kalau satu desa hanya mampu menyumbang Rp200 juta, perlu waktu 6 tahun. Tapi jika enam desa bergabung lewat Bumdesma, program bisa langsung jalan,” jelasnya.
Menurut Mas Wiwit, pengelolaan MBG melalui Bumdesma tak hanya menjangkau lebih banyak siswa, tetapi juga berpeluang menambah Pendapatan Asli Desa (PADes) dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal.
“Program ini strategis dan tidak tumpang tindih karena belum digarap oleh Kopdes (Koperasi Desa Merah Putih),” pungkasnya.
Sumber: Lingkar Network
Editor: Basuki
