PEKALONGAN, Harianmuria.com – Gabungan organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Pekalongan Raya menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Kabupaten Pekalongan, Senin siang, 8 September 2025. Aksi berlangsung tertib dan mendapat pengawalan dari aparat TNI-Polri.
Massa mahasiswa berkumpul terlebih dahulu di Gedung Kesenian sebelum bergerak menuju gedung dewan. Mereka membawa 13 tuntutan, terdiri dari 2 isu nasional dan 11 isu lokal, dengan fokus utama pada mitigasi bencana pesisir dan pengelolaan sampah.
“Pengelolaan sampah di Kabupaten Pekalongan masih jauh dari maksimal. Banyak desa menumpuk sampah tanpa kejelasan penanganan dari pemerintah,” ujar Iman, Koordinator Aksi.
Aliansi ini terdiri dari sejumlah organisasi mahasiswa aktif di wilayah Pekalongan, yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pekalongan, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) DPC Pekalongan Raya, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pekalongan, dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Pekalongan
Iman menjelaskan, tim mahasiswa juga tengah melakukan kajian dan riset lapangan untuk memantau penanganan bencana di wilayah pesisir, yang sering dilanda banjir rob.
“Kami beri waktu hingga Desember 2025. Jika tidak ada progres nyata, kami akan kembali turun bersama masyarakat,” tegasnya.
Baca juga: 368 Personel Gabungan Amankan Aksi Demo Mahasiswa di DPRD Kabupaten Pekalongan
Bupati Fadia Arafiq Terima Aspirasi Mahasiswa
Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, langsung turun menemui massa aksi bersama Ketua DPRD, tiga wakil ketua, Wakil Bupati, serta unsur Forkopimda lainnya. Ia mengapresiasi penyampaian aspirasi mahasiswa yang berlangsung damai dan konstruktif.
“Kami sangat terbantu dengan kritik dan masukan dari adik-adik mahasiswa. Pemerintah tidak bisa melihat semua persoalan tanpa aspirasi masyarakat,” kata Fadia.
Fadia menjanjikan bahwa isu-isu yang diangkat, baik lokal maupun nasional, akan ditindaklanjuti. Untuk isu daerah seperti penanganan sampah, ia memastikan Pemkab tengah menyiapkan relokasi TPS 3R agar tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
“Untuk isu nasional, hasil kesepakatan ini akan kami teruskan ke DPR RI agar didengar pemerintah pusat,” jelasnya.
Pemkab Pekalongan Komitmen Transparansi
Fadia juga menegaskan bahwa seluruh perencanaan pembangunan di Kabupaten Pekalongan dilakukan secara transparan melalui Musrenbang dari tingkat desa hingga kabupaten.
“Masukan dari mahasiswa ini jadi catatan penting bagi kami untuk pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Seluruh rangkaian aksi damai berjalan aman, tertib, dan mendapat pengamanan ketat dari aparat gabungan TNI–Polri. Aksi ini juga menjadi contoh kolaborasi positif antara mahasiswa, pemerintah, dan aparat keamanan dalam menyuarakan aspirasi publik secara santun.
Sumber: Lingkar Network
Editor: Basuki
