JEPARA, Harianmuria.com – Diskusi Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jepara tahun 2024 telah berlangsung di Gedung Shima Jepara, Selasa (17/1). Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara Edy Sujatmiko meminta agar pembangunan di Kabupaten Jepara mengutamakan isu strategis terlebih dahulu.
Edy berpesan agar perangkat daerah di Kabupaten Jepara diarahkan menyusun program pembangunan yang terarah, terukur, akuntabel, dan mampu menjawab isu-isu strategis di daerah.
Ia menyatakan bahwa permintaan ini didasarkan dengan melihat banyaknya isu strategis yang harus diselesaikan dalam pembangunan daerah. Seperti kondisi yang tengah dihadapi saat ini, kemampuan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk membiayai pembangunan sangat terbatas.
“Maka skala prioritas harus menjadi landasan mengamankan alokasi anggaran. Amankan pada program-program prioritas. Saya minta perangkat daerah untuk berpikir terbuka, memiliki visi ke depan, integratif, dan inovatif,” ungkap Edy.
Adapun isu strategis yang dijadikan prioritas program Kabupaten Jepara yakni, peningkatan sumber daya manusia (SDM), penguatan ketahan sosial masyarakat di desa, dan penguatan moderasi beragama.
Kemudian, peningkatan pelestarian seni dan budaya, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, infrastruktur dan pelayanan dasar, kualitas tata kelola pemerintah, dan penyelenggaraan Pemilu.
Selain itu, Edy juga mengajak perangkat daerah menaikkan indeks pembangunan manusia (IPM), angka rata-rata sekolah, peningkatan usia harapan hidup dan pertumbuhan ekonomi, hingga menurunkan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran.
Berlandaskan data yang ada, Edy mengatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jepara saat ini menunjukkan perkembangan positif.
Tercatat, IPM Kabupaten Jepara mulai dari tahun 2018 sebesar 71,38 persen meningkat menjadi 73,15 persen jika dibanding tahun 2015. Angka tersebut juga lebih tinggi dari rata-rata Jawa Tengah sebesar 72,79 persen dan nasional 72,91persen.
Namun perkembangan secara fluktuatif masih ditunjukkan pada ranah pengangguran di Jepara. Dari tahun 2018 Jepara berada di angka 3,75 persen kemudian bertambah menjadi 4,1 persen pada tahun 2022.
“Tapi pengangguran terbuka Kabupaten Jepara tahun 2022 lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,57 persen dan nasional 5,86 persen,” ujar Edy Sujatmiko saat sesi penyampaian paparan.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Jepara Haizul Ma’arif yang hadir secara virtual menyampaikan bahwa pembangunan SDM di Jepara masih perlu digenjot. Sehingga nantinya SDM ini akan mampu berdaya saing dengan daerah lain.
“Faktor apa yang menyebabkan tingginya angka putus sekolah, ini harus kita kupas bersama,” kata Gus Haiz, sapaan akrab DPRD Kabupaten Jepara.
Ia juga menyinggung terkait prioritas pembangunan. Menurut Gus Haiz, infrastruktur menjadi parameter yang digunakan oleh masyarakat untuk mengukur keberhasilan pembangunan. Seperti perbaikan jalan dan lain sebagainya.
Tidak hanya itu, Gus Haiz juga menegaskan agar infrastruktur pendidikan turut disentuh. Dengan pembangunan tersebut, ia berharap dapat mempercepat peningkatan SDM di Kota Ukir.
“Kita masih melihat SD yang kondisinya memprihatinkan,” imbuhnya.
Di sisi lain, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jepara Hery Yuliyanto mengatakan, setelah kegiatan yang berlangsung hari itu, rangkaian lanjutan yang diagendakan di antaranya yaitu Musrenbang Kecamatan pada 24-31 Januari 2023, Forum Perangkat Daerah pada Februari 2023, dan Musrenbang RKPD pada Maret 2023.
“Penetapan RKPD Kabupaten Jepara paling lambat 1 minggu setelah penetapan Provinsi Jawa Tengah,” kata Hery Yuliyanto. (Lingkar Network | Aziz Afifi – Harianmuria.com)
