BLORA, Harianmuria.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Blora memetakan sebanyak 149 desa di wilayah Kabupaten Blora berpotensi mengalami krisis air bersih akibat kekeringan selama musim kemarau.
149 desa itu tersebar di 15 kecamatan. Kepala Pelaksana BPBD Widodo menyebut hanya ada satu kecamatan yang dipastikan aman dari bencana kekeringan.
Di antara wilayah yang terdampak, Kecamatan Jati menjadi salah satu kawasan dengan kondisi paling berat. Desa Pengkol dan Jagung disebut sebagai wilayah yang mengalami kekeringan cukup parah.
Sementara itu, kondisi di Kecamatan Banjarejo juga menjadi perhatian karena hampir seluruh desa di wilayah tersebut dilaporkan menghadapi kekeringan.
“Kekeringan yang paling parah itu Kecamatan Jati, desanya Pengkol dan Jagung. Berikutnya Kecamatan Banjarejo, hampir semua desa mengalami kekeringan yang parah,” ungkap Widodo, Selasa, 1 September 2026.
Ia menuturkan pemetaan tersebut dilakukan sejak Juli 2026 berdasarkan laporan pemerintah kecamatan serta hasil pemantauan langsung di lapangan.
“Dari hasil lapangan dan laporan dari kecamatan, ada 149 desa kelurahan yang memang berpotensi mengalami kekeringan,” ujar Widodo.
Selain itu, berdasarkan informasi yang diterima, Widodo menyebut musim kemarau diprediksi masih akan berlangsung hingga November 2026.
“Ini kemarau masih panjang. Diperkirakan nanti sampai bulan November,” ujarnya.
Sementara itu, ia mengungkap ancaman kekeringan yang meluas tidak sepenuhnya bisa diimbangi dengan kemampuan distribusi air bersih. Salah satu kendalanya adalah meningkatnya anggaran biaya operasional kendaraan, terutama konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di BPBD Blora.
BPBD sebelumnya menghitung kapasitas distribusi sekitar 1.300 tangki. Namun, setelah dilakukan penghitungan kembali berdasarkan kondisi biaya BBM saat ini, jumlah tersebut diperkirakan turun menjadi sekitar 1.000 tangki hingga Oktober.
“Kalau awalnya kami menganggarkan bisa mendroping sekitar 1.300 tangki, setelah dihitung berdasarkan konsumsi BBM yang sekarang, perkiraan saya sampai Oktober sekitar 1.000 tangki,” jelasnya.
Dari jumlah tersebut, sambung Widodo, 313 tangki berasal dari APBD Kabupaten Blora. Sedangkan 156 tangki lainnya merupakan bantuan dari berbagai pihak.
Dengan 149 desa dan kelurahan yang masuk dalam peta potensi kekeringan, ia menuturkan keterbatasan kapasitas dropping menjadi tantangan tersendiri. Apalagi kebutuhan air diperkirakan masih berlangsung ketika musim kemarau belum berakhir.
Jurnalis: Eko Wicaksono
Editor: Utia Lil
