SEMARANG, Harianmuria.com – Tambak budidaya ikan air payau di Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, terdampak banjir rob yang kian meluas. Dampaknya, hasil produksi perikanan mengalami penurunan signifikan.
Kepala Dinas Perikanan Kota Semarang, Soenarto, mengungkapkan bahwa sekitar 300 hektare lahan tambak terdampak abrasi dan kondisi alam pesisir.
“Saya cukup sedih untuk melihat pengendara itu. Kemarin hasil diskusi kita dengan teman-teman di sana itu hampir 300 hektare. Terdampak atas kondisi alam gitu,” ujarnya, Kamis, 23 April 2026.
Ia menjelaskan, kerusakan tambak semakin terlihat saat air laut pasang. Struktur galengan yang sebelumnya masih tampak ketika air surut, hilang saat rob datang.
“Kalau sudah terkena rob, galengan itu hilang. Kondisi lahan jadi tidak potensial lagi untuk budidaya ikan air payau,” ujarnya.
Kondisi tersebut memaksa sebagian petambak meninggalkan metode budidaya tradisional. Sebagian memilih berpindah lokasi, sementara lainnya mengalihfungsikan tambak menjadi lokasi pemancingan yang dikembangkan sebagai destinasi wisata alternatif.
Menurut Soenarto, fenomena ini tidak hanya terjadi di Semarang, tetapi juga melanda wilayah pesisir utara Jawa lainnya seperti Demak, Kendal, dan Pekalongan.
“Ini bukan hanya persoalan Semarang, tapi hampir seluruh Pantura terdampak. Jadi perlu solusi yang sifatnya nasional,” tegasnya.
Pemerintah Kota Semarang, lanjut dia, telah berkoordinasi dengan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) untuk mencari solusi penanganan yang lebih komprehensif.
“Kemarin kita coba koordinasi dengan Badan Otorita Pantura Jawa, kebetulan senior kita ada di sana, itu menjadi titipan kita untuk disolusikan oleh nasional gitu,” katanya.
Ia menilai penanganan di tingkat daerah saja tidak cukup untuk mengatasi dampak rob dan penurunan muka tanah yang terus berlangsung, sehingga diperlukan dukungan pemerintah pusat.
“Sehingga kami berharap mendapat dukungan dari pemerintah pusat,” katanya.
Terkait pengembangan tambak modern seperti keramba, peluang investasi dinilai tetap terbuka, meski masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait kebutuhan modal besar dan kepastian status lahan.
“Kalau untuk tambak modern, itu lebih ke investor. Karena butuh belanja modal yang besar dan banyak variabel yang harus dihitung, termasuk status kepemilikan lahan,” jelasnya.
Untuk saat ini, pemerintah memprioritaskan upaya penanganan bagi petambak kecil yang masih mengandalkan sistem budidaya tradisional.
“Jadi kami lebih ke petambak atau petani kita yang kecil gitu ya, yang mereka masih tradisional dan sebagainya,” katanya.
Jurnalis: Syahril Muadz
Editor: Rosyid
