GROBOGAN, Harianmuria.com – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menilai kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Grobogan menjadi alarm keras lemahnya pengawasan standar keamanan pangan.
Kasus terbaru di Grobogan, 803 penerima manfaat MBG diduga mengalami keracunan hingga dirawat di berbagai pusat kesehatan. Kasus serupa juga terjadi di Mojokerto dengan 433 korban, insiden lain terjadi di Pekalongan.
““Program MBG sangat penting, tetapi kasus keracunan yang terus berulang menunjukkan bahwa pengawasan dari hulu sampai hilir belum berjalan optimal. Ini tidak bisa dianggap kejadian biasa,” kata Edy, Kamis, 15 Januari 2026.
Edy mengatakan MBG seharusnya meningkatkan status gizi masyarakat dan tidak boleh mengesampingkan aspek keselamatan dan kesehatan.
Politikus PDI Perjuangan itu mengungkapkan bahwa dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI bersama BPOM, Badan Gizi Nasional (BGN), dan Kementerian Kesehatan, Komisi IX telah menekankan perlunya penguatan pengawasan menyeluruh, terutama terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai penyedia makanan MBG.
Edy mendorong pengetatan prosedur keamanan pangan mulai dari pemeriksaan bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan.
Selain itu, penerapan standar higiene dan sanitasi yang ketat, inspeksi lapangan berkelanjutan, serta sampling dan uji laboratorium rutin dinilai mutlak dilakukan.
“Kasus keracunan yang kembali terjadi setelah pergantian tahun menunjukkan lemahnya kontrol. Ini harus dibenahi dengan sistem distribusi yang lebih aman, dapur yang mudah diawasi, serta koordinasi yang lebih ketat antar-stakeholder,” tegasnya.
Legislator Dapil Jawa Tengah III tersebut juga mendorong audit audit kesehatan dan keamanan pangan terhadap seluruh SPPG yang mencakup pemeriksaan fasilitas, praktik produksi makanan, serta kepatuhan terhadap standar gizi dan sertifikasi keamanan pangan sebelum melayani masyarakat.
“Audit ini penting untuk memastikan SPPG benar-benar layak dan aman. Tidak boleh ada toleransi jika standar tidak terpenuhi, karena yang dilayani adalah anak-anak dan kelompok rentan,” katanya.
Penyebab Keracunan MBG di Gubug Grobogan Tunggu Hasil Uji Lab
Penguatan pengawasan juga sejalan dengan langkah Komisi IX dalam pembahasan RAPBN 2026, termasuk pengalokasian anggaran untuk pengujian sampel MBG, pelatihan pengelola SPPG, serta penguatan peran BPOM dalam pengawasan pangan.
Untuk mencegah kejadian serupa terulang, Edy mengusulkan sejumlah langkah strategis, antara lain pengawasan ketat dan rutin terhadap SPPG dan seluruh penyedia MBG, kolaborasi lintas lembaga antara BPOM, BGN, Kemenkes, dan pemerintah daerah.
Selanjutnya penerapan sertifikasi wajib sebelum pelayanan dimulai. Sertifikasi tersebut meliputi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan penerapan Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) selama operasional.
“Perlu penyesuaian menu dan prosedur sesuai standar gizi dan keamanan pangan, terutama bagi siswa dan santri,” ujarnya.
Edy juga menekankan penerapan zero-accident approach serta evaluasi berkala terhadap sistem dan tata kelola MBG, termasuk rantai pasok dan distribusi makanan.
Terkait penanganan kasus keracunan MBG, Edy menegaskan bahwa jika hasil pemeriksaan laboratorium membuktikan adanya kelalaian, maka harus dijatuhkan sanksi administratif yang tegas.
“Tidak boleh ada pembiaran. Regulasi yang kuat akan memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat koordinasi pengawasan lintas sektor,” katanya.
Dugaan Keracunan MBG di Gubug Grobogan, BGN Evaluasi SPPG Kuwaron
Selain itu, Edy menekankan pentingnya jaminan pembiayaan pengobatan bagi para korban keracunan. Pasien peserta BPJS Kesehatan harus dijamin pembiayaannya, sementara korban yang tidak aktif menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Fasilitas kesehatan juga diminta tidak menolak pasien darurat meski tanpa kelengkapan dokumen.
Edy turut mendorong transparansi informasi kepada publik, mulai dari hasil investigasi, temuan laboratorium, hingga tindak lanjut terhadap penyelenggara MBG yang bermasalah.
“Keselamatan dan kesehatan masyarakat, terutama anak-anak, harus menjadi prioritas utama. Program MBG harus dievaluasi secara menyeluruh agar benar-benar memberi manfaat,” pungkasnya.
Jurnalis: Ahmad Abror
Editor: Ulfa
