SEMARANG, Harianmuria.com – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf memberikan klarifikasi terkait polemik pemasangan stiker pada penerima bantuan sosial (bansos) yang belakangan terjadi di sejumlah daerah.
Menurut Gus Ipul, sapaan akrabnya, penolakan stiker kerap muncul karena warga merasa malu atau menganggap kondisi ekonomi mereka sudah lebih baik, meski secara data masih tercatat sebagai penerima bansos.
Stiker Bansos Merupakan Inisiatif Daerah
Mensos menegaskan bahwa pemasangan stiker sebenarnya merupakan inisiatif pemerintah daerah untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Stiker memudahkan identifikasi keluarga yang berhak dan tidak berhak menerima bansos.
“Sebenarnya itu inisiatif daerah untuk menempelkan stiker sebagai penanda, untuk memastikan bahwa keluarga ini memang menerima dan yang lain tidak menerima. Jadi itu hanya sebagai tanda saja,” jelas Gus Ipul saat ditemui di Semarang, Selasa, 25 November 2025.
Fenomena Positif: KPM Sukarela Tolak Bansos
Menariknya, kebijakan stiker ini memunculkan fenomena positif. Sejumlah masyarakat justru memilih menolak bansos karena merasa kondisi mereka sudah cukup baik atau tidak lagi memenuhi syarat. Mensos menilai hal ini sebagai bentuk kesadaran sosial yang patut diapresiasi.
“Kita sedang memperkuat gerakan menolak bansos. Itu bagus bagi orang yang memang sudah tidak memenuhi syarat. Tetapi bagi yang memenuhi syarat, tetap akan kita prioritaskan untuk menerima,” tegas Gus Ipul.
Lebih dari 30 Ribu KPM Menolak Bansos
Mensos mengungkapkan bahwa ada lebih dari 30 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang secara sukarela menolak bansos. Kesadaran ini menunjukkan solidaritas masyarakat dan keinginan agar bantuan dialokasikan kepada pihak yang lebih membutuhkan.
“Tidak sedikit masyarakat yang mengatakan, ‘kami merasa sudah cukup dan kami ingin bantuan ini diberikan kepada yang lebih membutuhkan’. Ini menunjukkan kesadaran yang mulai tumbuh,” tambahnya.
Mensos menyampaikan terima kasih kepada para KPM yang jujur dan berani menyatakan ketidaksanggupan atau ketidaklayakan menerima bansos.
Kementerian Sosial (Kemensos) terus mendorong peningkatan akurasi data penerima melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Kerja sama dengan pemerintah daerah juga diperkuat agar penyaluran bantuan berjalan transparan, tepat sasaran, dan mencerminkan kondisi riil masyarakat.
Jurnalis: Lingkarnews Network
Editor: Basuki
