BLORA, Harianmuria.com – Bupati Blora Arief Rohman mengaku tidak mengetahui detail anggaran tunjangan perumahan maupun fasilitas lain yang diterima anggota DPRD Blora. Ia menegaskan bahwa aturan tersebut merupakan regulasi dari pemerintah pusat.
“Ini masih dikaji ya (tunjangan anggota DPRD). Tentunya karena regulasinya dari pusat, kita menunggu keputusan pusat,” ujar Bupati Arief, Senin, 15 September 2025.
Arief bahkan mengaku tidak mengetahui berapa nominal tunjangan perumahan maupun tunjangan lain yang diterima anggota dewan. Ia mengarahkan untuk langsung bertanya ke DPRD.
“Saya tidak paham nilainya, nanti bisa ditanya ke DPRD. Ini ranahnya legislatif,” tegasnya.
Menurut Arief, penentuan besaran tunjangan DPRD diatur melalui regulasi resmi, mulai dari Permendagri hingga kajian lainnya. Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya sudah melakukan rapat dengan gubernur Jawa Tengah hingga Forkopimda untuk membahas regulasi tersebut.
Tunjangan DPRD Blora Naik Signifikan
Berdasarkan dokumen resmi, kenaikan tunjangan perumahan DPRD Blora diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Blora Nomor 2 Tahun 2024. Besarannya adalah:
- Ketua DPRD: Rp34,39 juta/bulan
- Wakil Ketua DPRD: Rp29 juta/bulan
- Anggota DPRD: Rp22 juta/bulan
Dengan jumlah tersebut, total anggaran tunjangan perumahan DPRD Blora mencapai Rp12,3 miliar per tahun.
Jika dibandingkan dengan Perbup Nomor 30 Tahun 2022, jumlah tunjangan ini mengalami kenaikan. Saat itu Ketua DPRD mendapat Rp31,1 juta, Wakil Ketua Rp26,6 juta, dan anggota Rp22 juta per bulan.
Sedangkan pada aturan pertama tahun 2017 (Perbup Nomor 46 Tahun 2017), Ketua DPRD hanya menerima Rp12 juta, Wakil Ketua Rp9,5 juta, dan anggota Rp8 juta per bulan.
Rincian Lengkap Fasilitas DPRD Blora 2025 (APBD)
Selain tunjangan perumahan, Peraturan Bupati Blora Nomor 42 Tahun 2024 tentang APBD 2025 juga mengatur berbagai fasilitas DPRD yang bersumber dari APBD, meliputi:
| No | Jenis Tunjangan/Fasilitas | Anggaran (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD | 32.898.200.000 |
| 2 | Belanja Tunjangan Perumahan DPRD | 12.300.000.000 |
| 3 | Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD | 12.413.000.000 |
| 4 | Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD | 7.950.000.000 |
| 5 | Belanja Tunjangan Transportasi DPRD | 7.113.000.000 |
| 6 | Belanja Tunjangan Reses DPRD | 1.985.000.000 |
| 7 | Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD | 1.005.000.000 |
| 8 | Belanja Tunjangan Jabatan DPRD | 1.460.000.000 |
| 9 | Belanja Pembebanan PPh Pimpinan & Anggota DPRD | 268.000.000 |
| 10 | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD | 175.000.000 |
| 11 | Belanja Tunjangan Beras DPRD | 154.000.000 |
| 12 | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD | 140.000.000 |
| 13 | Belanja Tunjangan Keluarga DPRD | 130.000.000 |
| 14 | Belanja Tunjangan Jaminan Kesehatan DPRD | 98.000.000 |
| 15 | Belanja Uang Paket DPRD | 87.000.000 |
| 16 | Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD | 16.000.000 |
| 17 | Belanja Jaminan Kematian DPRD | 9.000.000 |
| 18 | Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD | 8.000.000 |
| 19 | Belanja Pembuatan Gaji DPRD | 200.000 |
Jurnalis: Eko Wicaksono
Editor: Basuki
