SEMARANG, Harianmuria.com – Berkat kerja sama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) dengan asosiasi perumahan, angka kebutuhan rumah (backlog) di wilayah Jawa Tengah menurun sebanyak 274.514 unit sepanjang tahun 2025.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengungkapkan pada awal 2025 backlog rumah tercatat mencapai 1.332.968 unit. Sepanjang tahun, sekitar 274.514 unit sudah tertangani sehingga masih tersisa backlog sekitar 1.058.454 unit.
“Ini pekerjaan rumah yang harus kita keroyok bersama-sama dengan menggandeng Real Estate Indonesia (REI) termasuk asosiasi rumah yang lain,” kata Luthfi saat menghadiri pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD REI Jateng di Wisma Perdamaian, Kota Semarang, Rabu, 11 Februari 2026.
Luthfi mendorong percepatan penyelesaian backlog sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah. Pemprov juga menyiapkan program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) serta rehabilitasi dan pembangunan rumah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem.
“Ini langkah-langkah strategis yang kita lakukan. Insyaallah kita sanggup sehingga kebutuhan sandang, pangan, dan papan masyarakat di Jawa Tengah terpenuhi,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pengembangan perumahan harus memperhatikan ketersediaan lahan. Lahan sawah dilindungi (LSD) tidak boleh dialihfungsikan menjadi permukiman. Setiap pengembangan perumahan wajib dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten/kota terkait tata ruang.
Ketua DPD REI Jateng, Hermawan Mardiyanto, menyatakan dukungan Pemprov Jateng sangat membantu percepatan penyediaan rumah layak huni. Setiap tiga bulan, REI Jateng melakukan evaluasi bersama Gubernur Luthfi terkait program 3 juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
“Masyarakat masih sangat butuh rumah. Kami selaku asosiasi mengimbau anggota untuk melakukan pekerjaan dengan baik dan tidak melanggar aturan,” katanya.
Hermawan juga menekankan peran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, terutama setelah adanya penambahan kuota program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang membantu memenuhi target pengembangan perumahan di Jawa Tengah.
Dengan kolaborasi antara pemerintah daerah, asosiasi perumahan, dan pemerintah pusat, Pemprov Jawa Tengah optimistis backlog rumah akan terus berkurang, sekaligus mendukung ketersediaan perumahan yang layak bagi masyarakat.
Sumber: Humas Pemprov Jateng
Editor: Rosyid
