SEMARANG, Harianmuria.com – Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti merotasi puluhan pejabat untuk memperkuat birokrasi pemerintahan setempat.
Agustina mengatakan ada 47 pejabat dari eselon II, III, IV yang digeser. Perombakan birokrasi akan kembali berlanjut setelah pemerintah memperoleh persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Ini masih skala kecil. Ke depan masih akan ada rotasi lagi. Tidak ada yang diturunkan jabatannya, rata-rata bergeser atau mendapat promosi,” kata Agustina pada Rabu, 8 Juli 2026.
Dalam perombakan itu, Budi Prakosa meninggalkan kursi Kepala Bappeda dan dipercaya menjadi Asisten Pemerintahan Setda Kota Semarang.
Sementara Kepala Disdalduk KB dr. Lilik Faridah bergeser menjadi Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan.
Posisi Kepala Disdalduk KB kini diisi dr. Eko Krisnarto yang sebelumnya memimpin DP3A. Adapun kursi Kepala DP3A ditempati Pranyoto, yang sebelumnya menjabat Camat Genuk.
Selain pejabat eselon II, rotasi juga menyentuh level administrator dan pengawas. Sejumlah kepala bidang, sekretaris dinas, lurah hingga pejabat kecamatan ikut bergeser mengisi kebutuhan organisasi.
Agustina menegaskan, rotasi jabatan bukan sekadar penyegaran organisasi. Mulai tahun ini, kinerja pejabat akan diukur lebih ketat melalui sistem evaluasi yang berdampak langsung terhadap besaran tunjangan.
“Kalau targetnya tercapai, ada tambahan tunjangan kinerja. Sistemnya sedang kami siapkan agar bisa diterapkan melalui Perubahan APBD 2026,” ujarnya.
Skema tersebut menjadi sinyal bahwa penghargaan terhadap aparatur tidak lagi hanya didasarkan pada jabatan, tetapi juga capaian kerja yang terukur.
Meski demikian, Agustina memastikan seluruh proses mutasi dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku. Persetujuan dari BKN menjadi syarat mutlak sebelum pelantikan dapat dilaksanakan.
“Prosesnya tidak sebentar. Di BKN saja bisa memakan waktu sekitar satu bulan sebelum persetujuan turun,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan pejabat yang baru dilantik untuk tidak berlama-lama beradaptasi. Dalam waktu dekat, Kota Semarang akan menjadi tuan rumah MTQ Nasional sehingga seluruh perangkat daerah dituntut bergerak cepat.
“September nanti kita menjadi tuan rumah MTQ Nasional. Semua harus langsung bekerja dan membangun kolaborasi. Tidak ada waktu untuk menunggu,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BKPP Kota Semarang Joko Hartono mengatakan rotasi dilakukan untuk mengisi jabatan yang kosong akibat pejabat pensiun sekaligus mempercepat pengisian jabatan definitif.
Dari total 47 pejabat yang dilantik, tiga merupakan pejabat eselon II yang dimutasi, dua pejabat eselon III dipromosikan menjadi eselon II, 20 pejabat eselon III mengalami promosi maupun mutasi, sedangkan 22 pejabat eselon IV bergeser ke posisi baru.
“Jabatan yang kosong jangan terlalu lama diisi pelaksana tugas. Harus segera diisi pejabat definitif agar roda pemerintahan berjalan optimal,” tuturnya.
Jurnalis: Syahril Muadz
Editor: Ulfa
