PATI, Harianmuria.com – Demi mempermudah pendataan dan pelayanan masyarakat, pemerintah desa terkadang melakukan pemekaran Rukun Tetangga (RT) maupun Rukun Warga (RW). Langkah ini juga akan berdampak pada pengurusan berkas kependudukan.
Selain itu, pemekaran wilayah di suatu desa atau kelurahan bertujuan untuk memberikan ruang kepada masyarakat agar lebih produktif. Bahkan pemekaran dilakukan untuk mencegah adanya kepadatan penduduk.
Pemekaran RT hanya bisa dilakukan berdasarkan keputusan bersama melalui musyawarah antar warga termasuk lurah atau kepada desa. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan. Disebutkan juga didalamnya, RT dibentuk di kelurahan setempat dengan syarat paling sedikit terdapat 20 Kepala Keluarga dan paling banyak 60 Kepala Keluarga.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pati Sutikno Edi menjelaskan Pemdes harus melakukan perhitungan terlebih dahulu sebelum melakukan pemekaran RT. Karena hal ini akan merubah seluruh alamat ada berkas yang ada pada warga.
“Sebab dengan penambahan RT atau RW, akan berimbas pada semua berkas milik warga pada desa setempat,” ungkapnya.
Selain itu, Pemdes juga diminta berkoordinasi dengan pihak camat setempat untuk membahas rencana pemekaran RT. (Lingkar Network | Ibnu Muntaha – Harianmuria.com)
