PATI, Harianmuria.com – Sejak dierapkan pada 2020, Kurikulum Merdeka hingga kini menuai pro dan kontra. Pasalnya, penerapan kurikulum merdeka yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) saat ini masih banyak dikeluhkan oleh guru selaku tenaga pengajar.
Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati, Muntamah mengungkapkan Kurikulum Merdeka membuat guru terbebani dengan urusan administrasi sekolah. Belum lagi ditambah kegiatan lain diluar jam pelajaran yang membuat para guru semakin terbebani.
“Intinya guru-guru itu terbebani dengan adanya Kurikulum Merdeka. Guru itu tugasnya mengajar, akan tetapi di sini administrasi bertambah banyak,” ungkapnya.
Muntamah bahkan menyebut jika pemerintah sebetulnya belum siap untuk menerapkan kurikulum merdeka. Sebab, masih banyak wilayah di Indonesia terutama di Kabupaten Pati yang kesulitan mengakses internet, sehingga menyulitkan tugas administrasi sekolahan.
Akses internet inilah yang dinilai oleh Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini harus dibenahi dulu oleh pemerintah sebelum benar-benar menerapkan kurikulum merdeka.
Disamping itu, adanya kurikulum baru ini juga diharapkan oleh Muntamah tidak dirubah-rubah seiring dengan pergantian cabinet dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo.
“Ini yang sering terjadi, pemerintahannya baru kurikulumnya juga ikut baru. Ini nanti akan menambah pusing guru dan peserta didik,” tutup dewan asal Dukuhseti ini. (Lingkar Network | Arif Febriyanto – Harianmuria.com)
