JEPARA, Harianmuria.com – Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) Jepara di Desa Suwawal Timur, Kecamatan Pakisaji, resmi beroperasi dengan dimulainya Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada Kamis, 20 Agustus 2026. Kegiatan MPLS tersebut dibuka oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid.
Abdul Wachid menegaskan Sekolah Rakyat dirancang sebagai akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, khususnya mereka yang masuk kategori Desil 1 dan Desil 2.
Menurutnya, pendidikan memiliki peran strategis dalam memutus rantai kemiskinan. Anak-anak dari keluarga kurang mampu diharapkan memperoleh bekal pendidikan dan keterampilan yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka sekaligus membantu memperbaiki kondisi ekonomi keluarga.
“Presiden Prabowo juga menyampaikan optimistisme itu. Nanti di akhir tahun kita lihat, pasti anak-anak ini prestasinya bagus karena kita tunjang dengan fasilitas yang sangat lengkap,” ujarnya.
Ia menjelaskan, fasilitas yang diberikan kepada siswa Sekolah Rakyat tidak hanya berupa ruang pembelajaran. Para siswa juga mendapat dukungan perangkat teknologi, seperti laptop dan iPad, serta sarana olahraga untuk menunjang proses pendidikan.
Abdul Wachid berharap fasilitas dan kesempatan pendidikan tersebut dapat mendorong para siswa meraih cita-cita di berbagai bidang. Ia ingin lulusan Sekolah Rakyat nantinya mampu menjadi generasi yang memperbaiki kondisi ekonomi keluarganya.
“Saya berharap ke depan anak-anak inilah yang akan mengangkat derajat orang tua dari kemiskinan. Mereka berpeluang menjadi pengusaha sukses, bupati, gubernur, DPR, bahkan bisa jadi presiden,” katanya.
Sekolah Rakyat merupakan program Kementerian Sosial RI yang menerapkan sistem pendidikan berasrama. Selain kegiatan belajar mengajar, siswa memperoleh fasilitas tempat tinggal, laboratorium, serta perangkat teknologi untuk mendukung kegiatan akademik.
Abdul Wachid menilai program tersebut dibutuhkan masyarakat Jepara. Hal itu terlihat dari jumlah pendaftar yang melebihi kuota pada penerimaan siswa baru.
“Pendaftaran saja overload, terutama untuk SMP dan SMA. Kuota dibatasi 90 orang, tetapi yang mendaftar sampai 160. Artinya, kategori Desil 1 dan Desil 2 di Jepara masih banyak. Masyarakat masih membutuhkan program seperti ini,” jelasnya.
Secara nasional, pada 2025 terdapat 166 Sekolah Rakyat rintisan yang tersebar di 34 provinsi dan 131 kabupaten/kota. Jumlah siswanya mencapai 15.954 orang, terdiri atas 3.025 siswa SD, 6.134 siswa SMP, dan 6.765 siswa SMA.
Sementara di Jawa Tengah terdapat 11 Sekolah Rakyat permanen. Abdul Wachid menyebut SRT Jepara menjadi satu-satunya sekolah dalam program tersebut di Jawa Tengah yang memiliki kelengkapan jenjang pendidikan.
Ia juga memastikan DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang berada di bawah Kementerian Sosial. Pada 2026, Kemensos menyiapkan 104 Sekolah Rakyat Tahap II Permanen.
“Pembangunan fisik dilakukan melalui kerja sama dengan Kementerian PUPR, sedangkan kebutuhan guru dan tenaga pendidik disiapkan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sekolah Rakyat Jepara berpeluang dikembangkan pada tahun berikutnya. Kesiapan lahan menjadi salah satu faktor pendukung pengembangan tersebut dan sudah disiapkan oleh Bupati Jepara,” katanya.
Jurnalis: Eko Wicaksono
Editor: Rosyid
