BLORA, Harianmuria.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora memastikan usulan dana bantuan bencana dari pemerintah pusat akan direalisasikan pada awal 2027. Kepastian itu diperoleh setelah Wakil Bupati Sri Setyorini mendatangi Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia (BNPB RI) di Jakarta.
Bude Rini, sapaan akrabnya, datang bersama Wakil Ketua DPRD Blora dan Sekretaris BPBD Blora pada Selasa, 29 September 2026. Rombongan diterima Direktur Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan BNPB, Brigjen TNI Mochamad Arief Hidayat.
Wabup yang juga sebagai Plh Bupati Blora itu mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk berkoordinasi mengenai penanganan bencana sekaligus memastikan perkembangan usulan anggaran bantuan bencana yang diajukan Blora.
“Hari ini kami bersilaturahmi ke BNPB dan diterima langsung oleh Pak Direktur Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan. Kami melakukan koordinasi terkait anggaran bencana alam tahun 2025,” ujar Bude Rini melalui keterangan pers, Rabu, 30 September 2026.
Dari pertemuan itu, ia mengungkap Pemkab Blora mendapat kabar bahwa dana bantuan bencana yang sebelumnya diajukan akan diselesaikan pada awal 2027.
“InsyaAllah dari kunjungan ini, kami mendapat kabar bahwa dana bantuan bencana alam yang kita ajukan waktu itu akan diselesaikan pada awal tahun 2027,” ujarnya.
Selain membahas anggaran, Pemkab Blora juga mengusulkan bantuan untuk memperbaiki fasilitas umum dan infrastruktur yang rusak akibat bencana. Pemkab berharap perbaikan tersebut dapat dibiayai melalui APBN.
“Kami tadi juga berkoordinasi dengan Pak Direktur mengenai kerusakan infrastruktur akibat bencana alam. Harapan kami, perbaikan tersebut bisa dibantu melalui anggaran pemerintah pusat,” jelasnya.
Bude Rini berharap koordinasi antara Pemkab Blora dan pemerintah pusat terus berjalan agar penanganan dampak bencana di daerah dapat dilakukan secara berkelanjutan.
Sementara itu, Brigjen TNI Mochamad Arief Hidayat menyambut baik kunjungan jajaran Pemkab Blora. Menurutnya, pertemuan langsung diperlukan agar kondisi dan kebutuhan daerah dapat dipahami pemerintah pusat.
“Terima kasih atas kunjungan dari Pemkab Blora. Tentunya kunjungan ini bisa saling memahami kondisi satu sama lain,” kata Arief.
Dia menambahkan, koordinasi secara langsung juga penting untuk memastikan data dan usulan yang disampaikan pemerintah daerah dapat diverifikasi dengan baik di tingkat pusat.
Jurnalis: Eko Wicaksono
Editor: Utia Lil
