BLORA, Harianmuria.com – Kabupaten Blora memperoleh kucuran dana sebesar Rp38,22 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program rehabilitasi jaringan irigasi pada 2026. Program tersebut akan dilaksanakan melalui skema swakelola tipe IV dengan melibatkan kelompok tani sebagai pelaksana.
Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) DPUPR Blora, Surat, mengatakan rehabilitasi akan mencakup wilayah irigasi yang berada di bawah kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pamali Juana maupun kawasan irigasi Bengawan Solo.
Di wilayah irigasi Bengawan Solo terdapat 28 Perkumpulan Petani Pemakai Air Irigasi (P3AI) yang tersebar di 20 desa di enam kecamatan, yakni Jiken, Randublatung, Jati, Kradenan, Kedungtuban, dan Cepu.
Sementara itu, pada wilayah BBWS Pamali Juana, rehabilitasi akan dilakukan di 168 titik jaringan irigasi. Setiap titik memperoleh alokasi anggaran sekitar Rp195 juta, termasuk untuk biaya pelaksanaan pekerjaan.
“Jadi total perputaran uang mencapai sekitar Rp38,22 miliar,” kata Surat saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa, 14 Juli 2026.
Surat mengatakan rehabilitasi jaringan irigasi tersebut tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Blora.
Ia merinci, Kecamatan Ngawen menjadi wilayah dengan alokasi terbanyak, yakni 70 titik. Berikutnya Kecamatan Blora mendapat 26 titik, Jepon 21 titik, Todanan 16 titik, Banjarejo 11 titik, dan Kunduran 10 titik.
Selain itu, Kecamatan Jiken dan Tunjungan masing-masing memperoleh empat titik rehabilitasi, sedangkan Kecamatan Bogorejo dan Japah masing-masing mendapatkan tiga titik.
Surat menjelaskan, seluruh kegiatan akan dilaksanakan menggunakan mekanisme swakelola tipe IV.
Melalui skema tersebut, dana kegiatan akan ditransfer langsung ke rekening kelompok tani yang kemudian bertanggung jawab mengelola pembelian material sekaligus mengerjakan rehabilitasi di lapangan.
Menurutnya, pola pelaksanaan tersebut diharapkan tidak hanya memperbaiki kondisi jaringan irigasi, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat melalui pelibatan tenaga kerja lokal.
“Harapannya infrastruktur irigasi bisa berfungsi lebih baik untuk menunjang ketahanan pangan. Selain itu, karena dikerjakan secara padat karya oleh masyarakat, program ini juga membuka lapangan kerja dan membantu mengurangi pengangguran di masing-masing wilayah,” tandasnya.
Jurnalis: Eko Wicaksono
Editor: Rosyid
