DEMAK, Harianmuria.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Demak demobdi depan Kantor Bupati Demak pada Rabu, 17 Juni 2026.
Massa mengkritisi sekaligus memberikan rapor evaluasi kinerja pemerintah.
Ketua PMII Kabupaten Demak, Muhammad Saihur Rizal, mengatakan evaluasi tersebut merupakan refleksi atas berbagai persoalan yang hingga kini masih menjadi keluhan masyarakat. Menurutnya, pemerintah daerah perlu bergerak lebih cepat, responsif, dan transparan dalam menjalankan program pembangunan.
“Evaluasi ini bukan sekadar kritik di atas kertas, melainkan potret kegelisahan masyarakat Demak yang kami suarakan secara langsung. Kami butuh komitmen nyata, bukan janji politis belakan,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, massa membawa sedikitnya lima poin krusial. Pertama, meminta Bupati Demak untuk menjamin penuh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan serta pelaksanaan seluruh program pemerintah.
”Transparansi anggaran dinilai sebagai pilar utama untuk mencegah potensi penyimpangan publik,” katanya.
Kedua, mendesak Bupati Demak melakukan perbaikan jalan dan drainase secara menyeluruh di semua wilayah. Mereka menilai kondisi jalan rusak dan sistem drainase kurang memadai masih menjadi persoalan yang menghambat aktivitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah.
Ketiga, PMII mendesak realisasi konkret dalam hal penanganan rob, abrasi dan perlindungan kawasan pesisir.
”Masalah rob dan abrasi di pesisir Demak sudah sangat darurat. Masyarakat pesisir butuh eksekusi dan solusi jangka panjang dari bupati, bukan sekadar kompromi wacana di meja rapat,” tegas Rizal.
Poin keempat, PMII mendesak Bupati Demak segera melakukan normalisasi sungai-sungai yang berada di bawah wewenang pemerintah daerah untuk mengantisipasi luapan air yang kerap memicu banjir musiman.
Terakhir, PMII juga meminta Bupati Demak menginstruksikan perangkat OPD terkait untuk menegakkan dan menindak tegas pelanggar Perda Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggara Usaha Hiburan di Kabupaten Demak.
”Penegakan Perda Hiburan ini adalah harga mati demi mewujudkan serta menjaga marwah Demak sebagai Kota Wali. Kami tidak ingin identitas religius daerah ini luntur akibat pembiaran tempat hiburan liar,” pungkasnya.
Petugas keamanan turut diterjunkan ke lokasi untuk memastikan aksi berlangsung damai dan lancar. Dalam kesempatan itu, Bupati Demak Eisti’anah juga turun langsung menemui massa aksi. Dan poin-poin yang disampaikan akan dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan di Kabupaten Demak.
Jurnalis: M. Burhanuddin Aslam
