REMBANG, Harianmuria.com – Sebanyak 67 desa di Rembang belum memiliki lahan untuk mendirikan gerao Koperasi Desa/Keluharan Merah Putih.
Persoalan lahan Koperasi Merah putih itu dibahas dalam rapat koordinasi lintas sektor yang diikuti sejumlah SKPD, instansi vertikal seperti Kodim, Kantor ATR/BPN, hingga Perhutani KPH Kebonharjo dan KPH Mantingan.
Pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) Rembang, Teguh Gunawarman, menyebut pelibatan berbagai instansi ini untuk memaparkan aset-aset pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan koperasi.
“Ini kami lakukan agar semua pihak memahami kondisi di lapangan sekaligus mengetahui aset-aset yang bisa dimanfaatkan,” ujarnya pada Selasa, 28 April 2026.
Teguh mengatakan bahwa pemerintah daerah diminta aktif memfasilitasi desa yang belum memiliki lahan. Hal ini mengacu pada Instruksi Presiden Tahun 2025 serta surat edaran dari sejumlah kementerian, mulai dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi, Kementerian Pertanian, hingga Kementerian PAN-RB.
“Kalau desa tidak punya lahan, maka harus kita upayakan. Bisa dari aset milik pemkab, atau sumber lain yang sah,” jelasnya.
Ia mencontohkan Desa Sumberjo yang telah mengajukan permohonan lahan di kawasan Pasar Hewan. Setelah dilakukan survei, desa tersebut mendapatkan lahan sekitar 750 meter persegi.
“Petunjuknya memang kurang lebih 1.000 meter persegi. Tapi itu fleksibel, mendekati seperti 750 meter masih diperbolehkan,” terangnya.
Selain memanfaatkan aset daerah, Pemkab Rembang membuka peluang kerja sama dengan pihak lain, seperti pemerintah provinsi, Perhutani, BUMN, BUMD, hingga swasta. Bahkan, penggunaan tanah negara juga dimungkinkan melalui proses pengajuan hak.
Dalam proses tersebut, desa akan didampingi oleh dinas terkait, pihak kecamatan, hingga unsur TNI seperti Babinsa dan Koramil, terutama dalam pengurusan administrasi ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Di sisi lain, kondisi anggaran desa (APBDes) tahun 2026 serta kebutuhan teknis seperti pengurukan tanah menjadi tantangan tersendiri.
“Ada lokasi yang butuh urukan sampai satu meter. Ini tentu perlu biaya tambahan, sehingga perlu kita bantu,” ungkapnya.
Hingga saat ini, dari puluhan desa yang belum memiliki lahan, sebagian bahkan belum menentukan lokasi sama sekali.
“Kalau lahannya belum ada, tentu tidak mungkin dibangun. Ini yang terus kita dorong agar segera ada solusi,” ucapnya.
Jurnalis: Vicky Rio
Editor: Ulfa
