BLORA, Harianmuria.com – Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Blora memberlakukan kebijakan standarisasi dan integrasi layanan internet yang lebih terpusat guna mendukung efisiensi kebutuhan internet.
Kebijakan tersebut setelah Pemerintah Kabupaten Blora berhasil menghemat anggaran internet lebih dari 20 persen pada tahun 2026.
Kepala Dinkominfo Blora, Pratikto Nugroho, mengatakan integrasi layanan internet terpusat akan diberlakukan di kantor-kantor organisasi perangkat daerah (OPD).
“Setelah kita efisiensi, kita adakan standarisasi, kemudian ada optimalisasi,” ungkap Pratikto, Senin, 20 April 2026.
Artinya, sambung Pratikto, nanti akan ada pembenahan instalasi jaringan internet di kantor-kantor OPD.
Menurutnya, instalasi ulang jaringan internet mampu mengoptimalkan kebutuhan internet yang berujung pada penghematan anggaran tanpa mengurangi kualitas kecepatan internet.
“Kesimpulan kami dalam pelaksanaan evaluasi penghematan internet (kemarin), optimalisasi jaringan internet yang ada di internal perangkat daerah,” ujarnya.
Melalui sistem terpusat, pengelolaan jaringan menjadi lebih terukur, efisien, dan mudah dikendalikan. Menurutnya, hal ini menjadi penting, agar tidak terjadi pemborosan, namun kualitas kecepatan internet tetap terjaga.
“Pak Bupati juga sudah memutuskan tidak ada lagi penganggaran jaringan sendiri (setiap OPD),” sambungnya.
Dari hasil evaluasi anggaran kebutuhan internet Pemkab Blora yang semula mencapai Rp2,56 miliar dengan kecepatan 7,8 Gbps, berhasil ditekan menjadi Rp1,90 miliar dengan kebutuhan 7,4 Gbps.
“Dengan demikian, terdapat efisiensi sebesar Rp650,9 juta,” sambungnya.
Selain efisiensi, Dinkominfo juga melakukan optimalisasi jaringan yang sudah ada di masing-masing OPD. Pasalnya, sebagian besar kantor OPD telah memiliki router, sehingga hanya membutuhkan instalasi jaringan melalui penambahan access point.
“Yang kami lakukan adalah menambah access point dan menata ulang manajemen jaringan di kantor OPD. Agar distribusi internet lebih merata sesuai kebutuhan kinerja dan pelayanan,” katanya.
Ia menjelaskan, kebutuhan access point di tiap OPD berbeda-beda, tergantung kondisi ruangan dan sekat bangunan. Semakin banyak sekat, semakin banyak pula perangkat yang dibutuhkan agar koneksi tetap stabil.
Optimalisasi ini juga dibarengi dengan penataan tata kelola jaringan, termasuk pengaturan bandwidth dan penyebaran akses agar tidak terjadi penumpukan penggunaan di titik tertentu. Dengan sistem ini, OPD tidak lagi perlu berlangganan jaringan secara terpisah.
“Layanan jaringan internet pemerintah menjadi perhatian utama. Karena itu, Dinkominfo turut membantu mulai dari pemasangan kabel hingga penguatan infrastruktur jaringan di perangkat daerah,” ujarnya.
Langkah berikutnya adalah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja jaringan di seluruh OPD.
Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan kebijakan yang diterapkan tetap efektif dan mampu menjawab kebutuhan pelayanan publik yang terus berkembang.
“Kami akan terus mengevaluasi, sehingga antara efisiensi anggaran dan kualitas layanan bisa berjalan seimbang,” kata Pratikto.
Melalui tiga langkah tersebut, Dinkominfo Blora menargetkan pengelolaan jaringan internet pemerintah daerah semakin terintegrasi, stabil, dan mampu mendukung pelayanan publik berbasis digital secara maksimal.
Jurnalis: Eko Wicaksono
Editor: Ulfa
