PEKALONGAN, Harianmuria.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan resmi mengajukan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Pekalongan, Senin, 7 Juli 2025.
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD M Azmi Basyir, serta dihadiri Wali Kota Achmad Afzan Arslan Djunaid (Aaf), Wakil Wali Kota Balgis Diab, Forkopimda, dan pimpinan OPD.
Wali Kota Aaf menyampaikan bahwa perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan dinamika fiskal yang terjadi, baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah.
“Penyusunan Perubahan APBD ini dilatarbelakangi oleh perubahan asumsi pendapatan, revisi transfer dari pemerintah pusat dan provinsi, serta kebutuhan mendesak seperti penanganan darurat,” katanya.
Dalam perubahan tersebut, Pendapatan Daerah menurun 0,85 persen atau sekitar Rp8,87 miliar, menjadi Rp1,03 triliun. Penurunan ini disebabkan oleh revisi pendapatan transfer, target PAD, dan hibah dari Bank Jateng.
Sebaliknya, Belanja Daerah naik 4,05 persen atau Rp42,55 miliar, menjadi Rp1,09 triliun. Kenaikan ini diarahkan untuk mendukung penanganan sampah, pencadangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta pemeliharaan sarana dan prasarana kota.
“Pendapatan yang turun ini tentu berdampak pada perhitungan belanja dan pembiayaan. Kami harus hati-hati agar tetap bisa memenuhi kebutuhan pembangunan dan layanan publik,” imbuhnya.
Salah satu prioritas utama dalam perubahan APBD adalah pengelolaan sampah, menyusul rencana penutupan TPA Degayu pada November 2025 berdasarkan surat edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
“Penanganan sampah menjadi prioritas karena volume harian mencapai 150 ton. Solusi non-TPA harus segera disiapkan,” ujar Aaf.
Program MBG juga mendapat perhatian serius. Anggaran tambahan disiapkan agar program ini tetap berjalan optimal, terutama untuk mendukung gizi anak-anak di sekolah.
Ketua DPRD M Azmi Basyir menyatakan, dewan akan mencermati detail penggunaan anggaran agar benar-benar tepat sasaran. “Program MBG bagus, tapi perlu kejelasan penggunaannya. Apakah untuk dapur umum atau langsung ke distribusi makanan bergizi,” jelasnya.
Di sisi pembiayaan, penerimaan direncanakan sebesar Rp66,43 miliar dari SiLPA 2024 dan penerimaan kembali pinjaman daerah. Sementara pengeluaran pembiayaan sebesar Rp6,45 miliar akan digunakan untuk dana cadangan serta penyertaan modal ke BUMD dan Bank Jateng.
Rapat Paripurna ini juga menjadi momen evaluasi kinerja anggaran semester I tahun 2025. Azmi berharap proses perubahan APBD mencerminkan komitmen terhadap transparansi dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami mohon dukungan semua pihak agar pembahasan berjalan lancar dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.
(FAHRI AKBAR – Harianmuria.com)
