PEKALONGAN, Harianmuria.com – Kabupaten Pekalongan menerima bantuan sebanyak 506 unit rumah untuk perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Bantuan ini merupakan bagian dari program pembangunan satu juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jawa Tengah.
Program ini lahir dari kolaborasi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng), Pemerintah Kabupaten/Kotak se-Jateng, BPS RI, Tapera, dan Bank Jateng.
Penandatanganan Nota Kesepakatan Sinergitas Data Statistik dan Penyelenggaraan Perumahan dilakukan oleh Bupati Pekalongan Fadia Arafiq di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jumat, 20 Juni 2025. Kesepakatan ini juga ditandatangani oleh Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, Kementerian PKP, BPS, Tapera, serta 35 bupati/wali kota se-Jateng.
“Alhamdulillah, kami dapat bantuan untuk 506 rumah tidak layak huni. Selain itu, juga ada kesepakatan program pembangunan satu juta rumah di Jateng, terutama bagi warga yang belum memiliki rumah,” ujar Fadia.
Fadia menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan tengah mengupayakan tambahan kuota bantuan. “Saat ini sedang kami ajukan lagi ke Pak Gubernur. Mohon doanya, karena doa dari masyarakat adalah kekuatan saya,” imbuhnya.
Baca juga: Jateng Genjot Pembangunan 26 Ribu Rumah Subsidi untuk MBR dan ASN
Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Brigjen Pol Aziz Andriansyah, menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam menyediakan hunian layak.
“Nota kesepakatan ini adalah komitmen bersama untuk memperkuat sinergi penyediaan data akurat dan penyelenggaraan perumahan bagi MBR dan ASN, melalui skema Tapera dan KPR Sejahtera. Sekitar 20.000 unit rumah akan disiapkan, dan bisa ditambah sesuai kebutuhan,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Ahmad Luthfi menyebut isu perumahan sebagai hal yang krusial. Ia menekankan pentingnya sinergi dan percepatan di tingkat daerah.
“Saya minta bupati dan wali kota segera berkoordinasi dengan dinas terkait untuk pemetaan wilayah. Backlog perumahan kita masih 310 ribu unit,” tegasnya.
Pemprov Jateng menargetkan pembangunan 17.000 rumah layak huni pada tahun 2025, disesuaikan dengan data by name by address. Pelaksanaan program ini akan melibatkan TNI dan Polri guna mempercepat pembangunan di lapangan.
Gubernur optimistis bahwa target satu juta rumah untuk Jawa Tengah akan tercapai dalam lima tahun ke depan melalui kerja kolaboratif lintas sektor.
“Insya Allah, target satu juta rumah bisa terwujud. Ini bukan sekadar proyek, tapi solusi nyata untuk kebutuhan dasar masyarakat,” pungkas Luthfi.
(FAHRI AKBAR – Harianmuria.com)
