PATI, Harianmuria.com – Kesejahteraan nelayan atau Anak Buah Kapal (ABK) memiliki nasib yang berbeda dengan pemilik kapal tengah menjadi sorotan salah satu anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati, Sukarno.
Sukarno menilai, ketimpangan sosial antara pemilik kapal dengan ABK adalah suatu fenomena baru yang terjadi di Kabupaten Pati, khususnya di Juwana.
Menurut sejarah yang ada, Desa Bajomulyo dan Bendar sebagian besar masyarakatnya merupakan pemilik kapal. Meskipun demikian, Sukarno menilai bahwa kondisi tersebut berbalik dengan nasib kesejahteraan ABK saat ini.
Ia pun mendorong agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati melalui Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) selaku mitra kerja dari Komisi B DPRD Pati untuk dapat mengakomodir dan memperhatikan kesejahteraan para nelayan khususnya para ABK.
“Sektor perikanan tangkap saat ini mengalami penurunan drastis yang berdampak pada pendapatan ABK. Mereka (ABK) ini kan bergabung pada bagi hasil tangkapan, sehingga perlu ada perhatian dari Pemkab agar kesejahteraan mereka juga terbantu,” harap Sukarno anggota Komisi B.
Selain itu, politikus partai Golkar ini beranggapan bahwa para pemilik kapal juga harus bertanggungjawab dan menjamin kesejahteraan para ABK. Sebab, kebutuhan ekonomi para ABK saat ini masih belum bisa tercukupi dengan hanya mengandalkan sistem bagi hasil tangkapan ikan.
Menurut Sukarno kesepakatan upah tersebut tidak sebanding jika dilihat dari sistem tangkap ikan para nelayan yang sampai perairan Papua.
“Ini jelas harus ada perhatian dari Pemkab dan pemilik kapal. Di sektor perikanan akhir ini banyak kapal yang hasil tangkapannya menurun drastis. Sehingga jika masih menggunakan sistem bagi hasil, untuk ABK ini sangat memprihatikan,” tutup wakil rakyat dari Kecamatan Wedarijaksa ini. (Lingkar Network | Arif Febriyanto – Harianmuria.com)
