SEMARANG, Harianmuria.com – Sepuluh provinsi terlibat dalam agenda strategis Rapat Kerja Gubernur Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD MPU) pada 11-12 Mei 2026 di Jawa Tengah.
Forum MPU fokus membahas penguatan konektivitas antarwilayah menuju swasembada pangan dan ketahanan energi nasional.
Selaku tuan rumah rapat forum MPU, Gubernur Jawa Tengah Ahamd Luthfi mengatakan Pulau Jawa hingga luar jawa memiliki persamaan masalah ketahanan pangan yakni luas lahan pangan. Namun, ersoalan utama yang dihadapi hampir seluruh daerah adalah ketahanan pangan, khususnya luas lahan pertanian yang terus tergerus pembangunan.
Jawa Tengah memiliki sekitar 1,67 juta hektare lahan pangan yang masuk kategori lahan sawah dilindungi atau LSD dan harus dijaga agar tidak berubah fungsi.
Gubernur Jateng menegaskan sinkronisasi dengan Kementerian ATR/BPN penting dilakukan agar pembangunan dan investasi tidak berbenturan dengan lahan hijau produktif.
“Ketahanan pangan yang paling utama adalah bagaimana luas lahan kita tidak direduksi untuk berubah fungsi,” ujarnya.
Selain persoalan lahan, Gubernur Jateng menyoroti pentingnya kolaborasi antardaerah dalam pengendalian inflasi pangan. Ia mencontohkan distribusi komoditas cabai dan bawang merah dari Jawa Tengah ke berbagai daerah di Indonesia yang harus dikelola lebih baik agar harga tetap stabil.
Menurutnya, koordinasi antar pemerintah daerah, termasuk peran asisten daerah dan BUMD, harus diperkuat untuk melakukan pemetaan kebutuhan dan kelebihan komoditas antarwilayah.
“Ketahanan pangan berarti bahan pokok penting. Harus ada kolaborasi antarwilayah supaya distribusi berjalan baik dan inflasi bisa dikendalikan bersama,” katanya.
Jateng Tuan Rumah Forum MPU, 10 Gubernur akan Bahas Kerja sama Pangan dan Energi
Dalam kesempatan itu, pihaknya juga memaparkan persoalan penurunan muka tanah dan rob di wilayah Pantura Jawa Tengah yang mencapai 8 hingga 11 sentimeter per tahun akibat pengambilan air tanah dan perubahan lingkungan.
Sebagai langkah penanganan, pemerintah membangun proyek Giant Sea Wall di kawasan Semarang-Demak sepanjang 10 kilometer dengan anggaran sekitar Rp10,7 triliun dari pemerintah pusat. Proyek tersebut dilengkapi kolam retensi untuk menahan banjir dan rob dan ditargetkan mulai diresmikan pada Juli 2026.
“Giant Sea Wall ini menjadi salah satu upaya pengendalian garis pantai yang sifatnya nasional dan jangka panjang,” jelasnya.
Selain ketahanan pangan dan infrastruktur pesisir, forum MPU juga membahas persoalan sampah yang disebut sebagai problem nasional.
Ahmad Luthfi menyebut produksi sampah mencapai 6,4 juta ton per tahun, namun baru sekitar 30 persen yang mampu diolah.
Ia menegaskan target pemerintah pusat pada 2029 adalah zero sampah sehingga penanganannya harus dilakukan dari hulu hingga hilir secara terpadu.
Sementara itu perwakilan dari Provinsi Jawa Barat melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Sumasna mengatakan Jawa Barat saat ini mengalami surplus beras, namun kebutuhan pangan masyarakat tidak hanya bergantung pada komoditas tersebut.
Karena itu, kerja sama antarwilayah dinilai penting untuk menjaga stabilitas pasokan pangan lain seperti telur, cabai, hingga kentang.
Selain itu, Jawa Barat juga masih menghadapi tantangan dalam pemanfaatan energi baru terbarukan sehingga perlu belajar dari pengalaman provinsi lain melalui forum kerja sama tersebut.
“Melalui kerja sama seperti ini kita bisa mengoptimalkan pekerjaan rumah kita, khususnya di bidang pangan dan energi,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Sumasna juga memaparkan keberhasilan Jawa Barat meningkatkan produksi padi sepanjang 2025. Produksi gabah kering disebut meningkat signifikan hingga sekitar 1,6 juta ton dibanding tahun sebelumnya.
Menurutnya, peningkatan tersebut didorong penerapan teknologi pertanian, pemilihan varietas unggul, serta pengelolaan irigasi yang lebih baik.
“Produksi padi kita lompat luar biasa dibanding 2024. Itu karena pemanfaatan teknologi, penentuan varietas, dan pengelolaan irigasi yang baik,” jelasnya.
Terkait sinergi dengan Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat selama ini menjalin kerja sama pasokan sejumlah komoditas pangan, terutama menjelang hari besar keagamaan seperti Idulfitri dan Iduladha.
Ia menyebut Jawa Tengah menjadi salah satu pemasok telur dan cabai untuk Jawa Barat, terutama saat kebutuhan masyarakat meningkat.
“Untuk cabai, produksi kita terbatas terutama di wilayah Priangan. Karena itu kami berharap pasokan tetap dari Jawa Tengah,” katanya.
Sementara untuk komoditas kentang, Jawa Barat berperan dalam penyediaan benih, sedangkan hasil budidaya lanjutan sebagian dipasok kembali dari Jawa Tengah ke Jawa Barat.
Sumasna mengapresiasi penyelenggaraan FKD MPU oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan berharap hasil pembahasan dapat segera ditindaklanjuti bersama seluruh daerah anggota.
“Kami apresiasi Pak Gubernur Jawa Tengah yang sudah menyelenggarakan acara ini dengan cukup apik. Mudah-mudahan apa yang direpresentasikan bisa kita tindak lanjuti bersama,” pungkasnya.
Diketahui, Gubernur yang tergabung dalam forum MPU meliputi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa Tengah.
Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (MPU) berencana membangun kerja sama pangan dan energi.
Jurnalis: Rizky Syahrul
Editor: Ulfa
