REMBANG, Lingkarjateng.id – Honor petugas Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Rembang yang tembus hingga Rp13 juta menjadi perhatian masyarakat.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rembang, Jubaedi, menjelaskan bahwa besaran honor petugas sensus Rp10 juta hingga Rp13 juta bukan dihitung per bulan, melainkan untuk keseluruhan masa penugasan selama sekitar 2,5 bulan.
“Di media sosial memang sudah viral soal honor petugas Sensus Ekonomi. Dua digit honornya, kisaran Rp10 sampai Rp13 juta selama 2,5 bulan, bukan hitungan bulanan,” tegasnya pada Jumat, 3 Juli 2026.
Honor petugas sensus ekonomi dibayarkan dalam dua tahap. Tahap pertama diberikan setelah petugas menyelesaikan minimal 40 persen target pendataan, sedangkan tahap kedua dibayarkan setelah target mencapai 100 persen.
Jubaedi mengatakan skema ini diterapkan agar petugas fokus menyelesaikan tugas dan tidak menganggap pekerjaan tersebut sebagai pekerjaan sampingan.
Sensus Ekonomi 2026 Dimulai, Bupati Rembang Ingatkan Himpun Data Valid dan Akurat
Untuk pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, BPS Kabupaten Rembang menerjunkan 712 petugas yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten. Anggaran yang dialokasikan mencapai sekitar Rp7 miliar.
Menurut Jubaedi, tugas petugas sensus tidak ringan. Mereka wajib mendatangi seluruh bangunan di wilayah kerjanya, baik bangunan kosong, rumah tinggal, tempat usaha, maupun bangunan nonusaha.
Proses pendataan di setiap rumah pun membutuhkan waktu yang tidak singkat. Rata-rata berlangsung satu hingga dua jam, bahkan bisa mencapai tiga jam apabila jumlah anggota rumah tangga banyak.
“Hasil Sensus Ekonomi ini nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan dan program ekonomi,” pungkasnya.
Di sisi lain, Bupati Rembang, Harno, mengatakan keberhasilan sensus sangat bergantung pada kualitas data yang dikumpulkan petugas di lapangan. Data yang akurat akan menentukan ketepatan arah kebijakan pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
“Pemerintah berupaya menghadirkan data yang lengkap, akurat, dan terpercaya sebagai dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran. Kuncinya ada di petugas. Apabila data yang dikumpulkan valid, maka program-program pemerintah bisa berjalan dengan benar dan tepat sasaran,” ujarnya pada Jumat, 5 Juni 2026.
Hasil sensus akan memberikan Gambaran utuh tentang kondisi ekonomi daerah. Dari data yang dihimpun, pemerintah dapat mengetahui sektor-sektor yang membutuhkan perhatian lebih, baik di bidang perikanan, pertanian, perdagangan, maupun sektor usaha lainnya.
“Setelah sensus selesai, nanti akan terlihat peta ekonomi daerah. Mana yang perlu sangat diperhatikan, apakah nelayan, petani, atau sektor lainnya. Dari situ pemerintah bisa menentukan langkah yang tepat untuk membantu masyarakat yang memang membutuhkan,” katanya.
Jurnalis: Vicky Rio
Editor: Ulfa
