PATI, Harianmuria.com – Petani hutan yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Perhutanan Sosial (AMPS) Kabupaten Pati demo di kantor Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertan) pada Kamis, 9 April 2026.
Para petani menuntut perbaikan distribusi pupuk bersubsidi. Petani hutan mengeluh lantaran saat ini distribusi pupuk bersubsidi mengalami kendala serius yang berdampak pada produktivitas hasil tani dan kesejahteraan ekonomi mereka.
Saman selaku koordinator aksi menyampaikan kesulitan mendapatkan pupuk membuat petani yang menanam palawija, seperti padi, jagung, bahkan kopi, kesulitan dalam mengelola lahan.
“Pupuk yang mana selama ini hanya dikasih 20 persen. Kalau 20 persen sangat merugikan kami yang di bawah, karena kami hanya mengelola seperempat hektare hanya dapat 10 kilo, jadi tidak produktif,” kata Saman yang juga Kades Sukobubuk.
Oleh karena itu, Saman mewakili para petani hutan meminta kepada Dispertan untuk memberikan tambahan kuota pupuk subsidi kepada petani.
“Wakil menteri pertanian sudah berstatmen akan mengakomodir pupuk petani hutan. Kalau pada hari ini Dinas Pertanian Kabupaten Pati tidak bisa mengalokasikan pupuk untuk petani hutan, bersediakah bapak-bapak silaturahmi ke sini lagi?” ujarnya diiringi jawaban setuju massa lainnya.
Dia mengatakan, untuk mencukupi kebutuhan tanam, para petani terpaksa membeli pupuk nonsubsidi yang harganya dua kali lipat dari harga pupuk subsidi.
“Harga di luar itu tinggi, sudah saya sampaikan dan kami butuh. Harganya Rp230 ribu dan harga normal Rp115 ribu per karung,” imbuhnya.
Terpisah, Kepala Dispertan Pati Ratri Wijayanto berjanji bakal mengusulkan tuntutan dari para petani. Hasil audiensi dengan perwakilan petani dan juga Pupuk Indonesia akan disampaikan Kementerian agar bisa direalisasikan.
Pihaknya juga akan melakukan pendataan jumlah petani yang tergabung dalam kelompok hutan terlebih dulu agar distribusi pupuk tepat sasaran.
“Insyaallah petani kelompok tani hutan akan kami bantu kami upayakan untuk memenuhi pupuk bersubsidi. Kami akan melihat legalitas dari setiap KTH, kemudian kita input. Kita koordinasikan dengan balai perhutanan,” kata Ratri.
Jurnalis: Lingkarjateng Group Network
