PATI, Harianmuria.com – Anggota Komisi D DPRD Pati, Muntamah meminta adanya kesunggguhan dalam verivikasi dan validasi dalam penginputan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), karena Ia ingin yang benar-benar menerima bantuan dari pemerintah adalah orang yang tidak mampu.
“Kadang-kadang orang yang status ekonominya mampu masih terdaftar dalam DTKS, disisi lain orang yang tidak mampu malah tidak terdaftar” kata Muntamah saat ditemui pada, (24/02).
Adapun DTKS sendiri adalah data yang memuat 40 persen penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial terendah dan dapat menerima bantuan BST dan PKH.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini juga meminta pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, jika ada masyarakat yang keadaan ekonominya sudah berubah mapan maka seharusnya tidak masuk dalam DTKS lagi.
“Yang di masuk kan harus masyarakat miskin, yang sudah berybah status Sosial ekonominya ya harus di drop, kalau DTKS harus nambah-namabah yang miskin terus, maka tidak bisa tercover di bantuan sosial”
Menurutnya hal ini dikarenakan, yang masuk dalam DTKS, belum tentu tercover di bantuan sosial, sebab DTKS sudah terlalu menyimpan banyak data.
Oleh karena itu Ia meminta OPD dalam hal ini pemerintah desa dan Dinas Sosila, untuk benar-benar melakukan verval pada data masyarakat yang akan dimasukkan pada DTKS.
“Proses verval harus dilakukan secara sungguh-sungguh dan objektif” tandasnya. (Lingkar Network l Falaasifah l Harianmuria.com )
