KUDUS, Harianmuria.com – Wakil Bupati (Wabup) Kudus Bellinda Putri Sabrina Birton kini tengah ramai dibicarakan oleh netizen di media sosial.
Polemik muncul usai Bellinda mengunggah konten video di akun Instagram pribadinya saat mengecek KTP para pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di area Alun-alun Simpang Tujuh Kudus.
Dalam konten berdurasi 2:25 menit itu, Bellinda mengecek satu persatu identitas para PKL, untuk memastikan mereka warga Kudus atau bukan. Selanjutnya, ia meminta kepada Dinas Perdagangan setempat agar melakukan penertiban terhadap PKL yang bukan warga Kudus.
Hal ini kemudian menuai pro dan kontra di kalangan netizen. Wabup Bellinda pun akhirnya memberikan klarifikasinya.
“Jadi terkait konten kemarin yang ada di media sosial saya, itu dibuat karena beberapa masyarakat ada yang komen dan bahkan DM saya secara pribadi mengeluh terkait ketidaktertiban para PKL yang ada di Alun-alun Simpang Tujuh Kudus,” katanya saat dihubungi media, Jumat (25/4/2025).
Bellinda menjelaskan, masyarakat banyak mengeluhkan kondisi PKL yamg makin banyak hingga mengganggu arus lalu lintas di area tersebut. Kemudian, ada juga masyarakat yang mengeluhkan bahwa di area tersebut ada beberapa PKL yang bukan orang Kudus.
“Oleh karena itu kemarin saya minta Dinas Perdagangan untuk menertibkan, bukan mengusir atau apa pun,” tuturnya.
Baca juga: Bupati Kudus Tanggapi Polemik Video Wabup Bellinda Soal PKL Non-KTP Kudus
Bellinda menegaskan, penertiban ini dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Ia juga telah meminta Dinas Perdagangan untuk menyediakan tempat khusus bagi PKL yang bukan warga Kudus.
“Saya minta agar PKL yang bukan dari Kudus bisa disediakan tempat khusus untuk jualan yang juga ramai pelanggan. Karena saya tahu saya tidak akan mematikan rezeki orang lain, jadi kalau mau menertibkan harus menyiapkan lahan dulu, jangan sampai menertibkan tanpa solusi,” terangnya.
Kemudian terkait PKL yang boleh berjualan harus ber-KTP Kudus, Bellinda menjelaskan bahwa dirinya hanya ingin memprioritaskan warganya sendiri. Mengingat, Alun-alun Simpang Tujuh merupakan pusat kota yang ramai dan strategis.
“Wajar saya sebagai wakil kepala daerah di Kudus itu memprioritaskan warga saya. Saya kira semua kepala daerah dan wakil kepala daerah pasti akan memprioritaskan warganya masing-masing,” tandasnya.
Ia menyatakan tidak melarang warga luar Kudus untuk bekerja di Kudus, tetapi yang perlu diingat bahwa Simpang Tujuh adalah tempat strategis dan tentu pihaknya ingin memberi fasilitas kepada warga lokal sendiri.
“Saya ingin memprioritaskan warga saya karena kalau kita tidak memprioritaskan warga sendiri, kapan UMKM dan warga kita maju kalau masih didominasi warga luar daerah,” tegas Bellinda.
(NISA HAFIZHOTUS SYARIFA – Harianmuria.com)
