JAKARTA, Harianmuria.com – Dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina dinilai semakin kuat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Geopolitik GREAT Institute sekaligus dosen hubungan luar negeri UIN Jakarta, Dr. Teguh Santosa, menyebut dukungan Indonesia terhadap Palestina kini bergerak dari yang sebelumnya sudah kuat menjadi semakin kuat.
Hal itu disampaikan Teguh dalam diskusi di RRI Pro3, Minggu (20/9/2026) malam. Ia menilai seruan Presiden Prabowo mengenai kemerdekaan Palestina, termasuk saat melakukan kunjungan ke Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur, menunjukkan konsistensi Indonesia dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina.
Menurut Teguh, sikap Indonesia terhadap Palestina saat ini tidak lagi sekadar menjadikan penderitaan rakyat Palestina sebagai bahan pemberitaan atau pembicaraan diplomatik. Pemerintah dinilai semakin aktif menggunakan jalur diplomasi dan forum internasional untuk mendorong penyelesaian konflik.
"Saya kira apa yang kemarin sama-sama kita saksikan di Gontor itu kembali menegaskan bahwa dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina ini sudah berubah dari kuat menjadi semakin kuat," ujar Teguh.
Teguh menjelaskan, dukungan Indonesia terhadap Palestina sebenarnya telah memiliki akar sejarah yang panjang. Ia mencontohkan sikap Presiden Soeharto pada awal 1990-an ketika Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) menghadapi persoalan keuangan hingga harus menutup sejumlah kantor diplomatiknya di berbagai negara.
Ketika mengetahui kondisi tersebut, Soeharto disebut meminta agar perwakilan Palestina di Jakarta tidak sampai ditutup. Dukungan terhadap operasional perwakilan Palestina kemudian diberikan sehingga aktivitas diplomatik Palestina di Indonesia tetap berlangsung hingga sekarang.
Dalam perkembangan geopolitik saat ini, Teguh melihat penguatan dukungan Indonesia terhadap Palestina juga tercermin dari keterlibatan aktif pemerintah dalam berbagai upaya untuk menghentikan kekerasan.
Indonesia, menurut dia, berusaha mendorong penyelesaian konflik melalui mekanisme forum internasional yang kredibel. Jalur multilateralisme, hukum internasional, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tetap menjadi instrumen utama dalam politik luar negeri Indonesia.
Dukungan tersebut juga diwujudkan melalui bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Saat ini, lebih dari 100 anak muda Palestina disebut sedang menempuh pendidikan di Indonesia.
Mayoritas mahasiswa Palestina tersebut belajar di Universitas Pertahanan, sementara sebagian lainnya menempuh pendidikan di sejumlah perguruan tinggi di Indonesia.
Teguh juga menyoroti perubahan sikap politik luar negeri sejumlah negara Barat terhadap Palestina. Inggris dan Prancis, yang merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB, disebut mulai menerima gagasan solusi dua negara.
Menurut Teguh, perubahan sikap tersebut tidak terlepas dari aktivitas diplomasi Indonesia dalam membangun komunikasi dan melakukan lobi dengan negara-negara lain.
"Perubahan sikap dua negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Prancis dan Inggris, itu tidak terlepas dari kemampuan diplomat-diplomat kita melobi mereka," jelasnya.
Dalam konteks penyelesaian konflik Palestina, Teguh turut membahas mengenai Board of Peace. Ia meluruskan pandangan mengenai asal-usul forum tersebut dan menegaskan bahwa Board of Peace, menurut penjelasannya, berkaitan dengan produk resolusi Dewan Keamanan PBB, bukan semata-mata instrumen yang dibentuk secara sepihak oleh Donald Trump.
Teguh menyebut mekanisme yang dibahas dalam platform tersebut mencakup sejumlah usulan, termasuk penarikan tentara Israel dari wilayah Gaza serta pembentukan pemerintahan transisi yang bersifat teknokratik dan nonpolitik.
"Board of Peace ini adalah produk Dewan Keamanan PBB, jadi bukan produk Donald Trump," tegasnya.
Selain Indonesia, sejumlah negara lain juga disebut bergabung dalam inisiatif tersebut, termasuk negara-negara di kawasan Timur Tengah hingga Vietnam.
Menurut Teguh, keterlibatan banyak negara dalam forum internasional menunjukkan bahwa diplomasi multilateral tidak hanya dapat dimanfaatkan untuk mendorong agenda perdamaian, tetapi juga membuka peluang kerja sama ekonomi.
Forum internasional dapat menjadi ruang bagi Indonesia untuk memperluas hubungan perdagangan, membuka akses pasar, serta memperkenalkan produk nasional ke berbagai negara.
Teguh menyebut keaktifan Indonesia dalam isu Palestina juga memiliki kaitan dengan kepentingan nasional. Selain dilandasi utang sejarah terhadap Palestina, sikap tersebut merupakan bagian dari amanat konstitusi Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Di sisi lain, keterlibatan aktif dalam diplomasi internasional menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk memperkuat kembali pengaruhnya di panggung global.
Lawatan Presiden Prabowo ke berbagai negara dinilai menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan serta memperkuat kapasitas diplomatik Indonesia di mata masyarakat internasional.
Kepercayaan tersebut selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk memperjuangkan kepentingan nasional, termasuk dalam bidang ekonomi. Posisi diplomatik yang semakin kuat diharapkan dapat membantu Indonesia meningkatkan kerja sama perdagangan sekaligus memperkuat posisi tawar dalam hubungan internasional.
Selama ini, Indonesia kerap dikenal sebagai "honest broker" atau perantara yang jujur dalam berbagai proses perdamaian dunia. Namun, Teguh menilai paradigma tersebut perlu dievaluasi.
Menurut dia, Indonesia tidak cukup hanya berperan sebagai mediator yang mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik lalu meninggalkan proses setelah tercapai kesepakatan.
Keterlibatan Indonesia dalam diplomasi global juga perlu memberikan manfaat bagi kepentingan domestik, terutama dalam menghadapi kebutuhan untuk menyerap tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas industri nasional.
Karena itu, diplomasi yang aktif di tingkat internasional perlu berjalan beriringan dengan upaya membuka pasar yang lebih luas bagi produk-produk Indonesia.
Dengan strategi diplomasi yang proaktif, konsisten, dan berlandaskan konstitusi, Indonesia diharapkan tidak hanya terus mengawal isu kemerdekaan Palestina, tetapi juga memperkuat posisi geopolitik dan geoekonomi Indonesia di tengah perubahan tatanan global.
(JMSI Network/Harianmuria.com)
