PATI, Harianmuria.com – Ratusan anggota Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Pati melakukan audiensi di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Jumat (9/12).
Suasana audiensi di ruang rapat paripurna sempat memanas ketika anggota PPDI tidak sabar karena pembahasan akan dilanjutkan pada 2023. Bahkan beberapa perades sampai berdiri sambil meneriakkan tuntutan mereka agar dikabulkan.
Ketua PPDI Pati, Siswo mengatakan domonstrasi yang ia lakukan bersama rombongannya bermaksud menuntut kesejahteraan mereka.
Ia pun mengatakan, audiensi ini menginginkan agar jadwal absensi perangkat desa (perades) dapat diatur ulang, tunjangan dapat dinaikkan, hingga adanya kepesertaan keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan.
“Di sini kami ingin adanya keadilan bagi teman-teman PPDI. Kalau PNS saja punya tunjangan, masak kami tidak. Padahal anggaran sama-sama dari APBN,” ungkap Siswo.
Selain itu, PPDI juga merasa iri karena kepala desa akan diberikan tunjangan sepeda motor jenis PCX. Ditambah lagi, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang meminta kenaikan kinerja telah dikabulkan oleh DPRD.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Pati Bambang Susilo menyatakan bahwa tuntutan yang disampaikan oleh PPDI akan ditampung terlebih dahulu.
Menurutnya, keinginan yang diajukan tersebut harus sesuai dengan peraturan bupati (perbup). Sehingga, semua tuntutan harus dirembug terlebih dahulu.
Tak hanya itu, pihaknya juga mengaku akan merapatkan dulu dengan Ketua DPRD bersama Badan Musyawarah (Bamus) pada bulan Januari nanti.
“Usulan akan kami tampung, nanti disesuaikan dengan perbupnya. Kalau anggarannya ada dan perbupnya sesuai akan kami kabulkan. Bersama Pak Ketua DPRD akan kita rapatkan dan kita bahas paling lambat bulan Januari 2023,” kata Bambang. (Lingkar Network | Arif Febriyanto – Harianmuria.com)
