BLORA, Harianmuria. com – Jatah gas elpiji 3 kilogram (kg) untuk Kabupaten Blora tahun 2025 menurun dibanding tahun sebelumnya. Jatah gas subsidi tersebut berkurang sebanyak 143.333 tabung.
Pada tahun 2024, Kabupaten Blora menerima 7.913.666 tabung elpiji 3 kg. Sementara untuk tahun 2025 jatah Kabupaten Blora menyusut menjadi 7.770.333 tabung atau setara 23.311 metrik ton.
“Artinya, terdapat pengurangan sebanyak 143.333 tabung,” kata Kabid Perdagangan Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Dindagkop UKM) Kabupaten Blora Siti Mas’amah, Sabtu (15/2/2025).
Siti menuturkan, total tabung elpiji subsidi itu nantinya akan didistribusikan ke sepuluh agen yang ada di Kabupaten Blora, yaitu empat agen di Kecamatan Blora dan Cepu serta satu agen di Kecamatan Jati dan Bogorejo. Setelahnya, setiap agen akan mendistribusikan ke seluruh pangkalan yang ada di Kabupaten Blora.
“Ada sebanyak 996 pangkalan yang terdaftar di Kabupaten Blora,” ujarnya.
Menurut Siti, permasalahan pengiriman elpiji dari agen ke pangkalan adalah perjanjian antara pangkalan dengan agen. Hal itu bukan wilayah kewenangan Dindakop UKM Blora, sehingga pihaknya tidak dapat memantau kuota elpiji setiap pangkalan yang telah diberikan kepada pangkalan.
“Itu ranahnya hubungan bisnis antara agen dengan pangkalan. Jadi pengirimannya seminggu berapa kali, dan kuota yang dimiliki pangkalan, tidak diketahui,” terangnya.
Siti juga menyebut adanya libur panjang yang berimbas pada terhambatnya pendistribusian elpiji subsidi, dan timbul kelangkaan elpiji. Pihak Dindakop UKM Blora selalu mengupayakan penambahan kuota falkutatif elpiji subsidi. “Tetapi kewenangan (penambahan kuota) ada di pihak Pertamina. Mau dikasih tambahan atau tidak, itu kewenangan Pertamina,” jelasnya.
Dalam menghadapi bulan Ramadan dan Idulfitri, lanjut Siti, pihaknya telah memohon kepada Pertamina untuk memperlancar distribusi elpiji subsidi.”Kami sudah sampaikan (ke Pertamina) terkait distribusi menjelang Ramadan. Selain itu kami juga memohon ketersediaannya juga,” katanya.
Siti menambahkan, Dindakop UKM Blora memiliki keterbatasan pengawasan, yaitu hanya berakhir di pangkalan elpiji resmi. “Kalau harga elpiji subsidi sudah keluar dari pangkalan maka sudah bukan kewenangan kami (Dindakop UKM Blora),” ujarnya.
Terkait kelangkaan elpiji 3 kg, Siti menegaskan hanya empat golongan yang dapat membeli elpiji subsidi, yaitu rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani sasaran. Hal itu tertuang pada Perpres 104/2007 dan 38/2019′. “Semua PNS tidak diperkenankan membeli elpiji Subsidi,” tandasnya.
Selain ASN, kata Siti, ada delapan kategori usaha yang dikarang keras menggunakan elpiji subsidi di wilayah Blora. Delapan kategori itu adalah usaha restoran, hotel, binatu atau laundry, batik, peternakan, pertanian, tani tembakau, dan jasa las.
Siti mengimbau masyarakat tidak perlu panik hingga melakukan stok elpiji di rumah. Kebiasaan panik tersebut dikhawatirkan berimbas pada kelangkaan elpiji di wilayah Blora. “Enggak usah memaksakan melakukan stok elpiji di rumah. Nanti ada pengiriman terus,” pungkasnya.
(EKO WICAKSONO – Harianmuria.com)
