REMBANG, Harianmuria.com – Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Rembang, Dwi Martopo menyebut hubungan industrial antara pekerja dan perusahaan di Rembang saat ini relatif kondusif.
Padahal, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebelumnya menilai Kabupaten Rembang berpotensi terjadi gejolak yang berujung pada banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
“Sampai bulan ini pantauan kami tidak seperti yang dikhawatirkan Provinsi. Angka PHK di Jawa Tengah sekitar 12.000, tapi di Rembang tidak lebih dari 5 orang. Itu pun sudah ada upaya-upaya yang luar biasa, namun harus berakhir di pemutusan hubungan kerja,” ujarnya pada Selasa, 19 November 2024.
Dengan komunikasi yang selama ini sudah berjalan dengan efektif, Dwi berharap perselisihan dapat dikelola lebih baik, menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan saling menghormati.
“Harapannya komunikasi yang baik antara ketiga pihak ini berjalan sesempurna mungkin sehingga tidak ada istilah ini maunya pemerintah, itu maunya buruh, atau maunya swasta,” ungkapnya.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Rembang, Mardi juga menyampaikan bahwa hubungan industrial yang baik mendukung kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
“Dari hubungan industrial yang baik ini, kita berkeinginan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Rembang bisa lebih baik, suasana usaha lebih kondusif, dan pekerja mendapatkan upah layak. Dengan demikian, angkatan kerja terserap di dunia usaha,” katanya.
Menurutnya, hubungan industrial di Kabupaten Rembang hingga kini cukup baik, terlihat dari minimnya aksi demo pekerja yang terkena PHK massal, seperti yang terjadi di daerah lain.
“Itu menunjukkan bahwa hubungan industrial terjaga dengan baik, karena saling percaya, saling menghormati, dan saling menguntungkan. Kalau prinsip ini terus dijaga, hubungan kerja di Rembang akan tetap kondusif,” pungkasnya. (Lingkar Network | Setyo Nugroho – Harianmuria.com)
