BLORA, Harianmuria.com – Sekitar 30 persen masyarakat Kabupaten Blora saat ini tidak memiliki jaminan kesehatan karena tidak terdaftar sebagai peserta aktif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Angka ini menurun drastis dari tahun sebelumnya.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto, dalam acara Sosialisasi Peserta Program JKN-KIS di Pendapa Kecamatan Cepu, Blora, Minggu (25/5/2025).
“Akhir-akhir ini peserta aktif BPJS Kesehatan turun jadi 70 persen. Artinya, 30 persen masyarakat Blora tidak dijamin BPJS. Kalau sakit, mereka harus bayar pengobatan sendiri,” kata Edy.
Padahal, lanjut Edy, pada 2024 Blora sempat mencapai cakupan kepesertaan BPJS sebesar 98 persen dan meraih status Universal Health Coverage (UHC). Namun, pada 2025 angka tersebut anjlok signifikan.
Menurut Edy, penurunan kepesertaan BPJS ini dipengaruhi beberapa faktor. Di antaranya, habisnya masa partisipasi peserta BPJS dari Penerima Bantuan Iuran (PBI), baik yang bersumber dari APBN maupun APBD, serta habisnya masa partisipasi BPJS mandiri.
Edy meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora segera mengambil langkah konkret untuk memulihkan kondisi tersebut. “Pemerintah daerah harus intervensi menambah dukungan APBD, jangan sampai anggaran kesehatan menurun,” tegasnya.
Politisi PDI Perjuangan itu juga mendorong warga yang mampu secara ekonomi untuk mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS mandiri demi mendukung sistem gotong royong dalam jaminan kesehatan.
“Saya mendorong masyarakat yang mampu untuk ikut BPJS mandiri. Dengan begitu, mereka membantu yang tidak mampu,” katanya.
Edy menambahkan, koordinasi antara Dinas Sosial Kabupaten Blora dan kementerian terkait dalam pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi krusial untuk menjaga kuota PBI dari APBN.
Ia berharap langkah-langkah tersebut dapat membantu Blora kembali meraih status UHC, agar seluruh warga, tanpa terkecuali, dapat mengakses layanan kesehatan.
“Kalau rakyat miskin tidak dijamin kesehatannya, dan harus bayar sendiri saat sakit, maka mereka akan makin jatuh miskin,” tandas legislator dari Dapil Jawa Tengah III itu
Edy bahkan menyarankan agar pemerintah daerah diberikan kewenangan memaksa warga mampu untuk mendaftar BPJS mandiri.
“Kalau semua berharap pada PBI, tidak akan cukup. Maka harus ada gotong royong dari yang mampu,” pungkasnya.
(EKO WICAKSONO – Harianmuria.com)
