JAKARTA, Harianmuria.com – Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Bhayangkara, analis intelijen, pertahanan, dan keamanan Dr. Ngasiman Djoyonegoro menilai Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah mengalami perubahan paradigma menuju institusi yang lebih humanis serta mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.
Menurut pria yang akrab disapa Simon tersebut, perjalanan 80 tahun Polri menunjukkan bahwa institusi kepolisian memiliki peran penting dalam berbagai fase perjalanan bangsa, mulai dari masa mempertahankan kemerdekaan hingga menghadapi tantangan keamanan modern.
“Usia 80 tahun ini bukti sahih kalau Polri itu bagian dari DNA Republik ini. Dari zaman angkat senjata memperebutkan kemerdekaan, era reformasi, konflik sosial, pemberantasan terorisme, sampai sekarang perang siber yang serba cepat, Polri terus dipaksa beradaptasi,” kata Simon, Rabu, 1 Juli 2026.
Ia menyebut perubahan orientasi Polri semakin terlihat melalui pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat. Menurutnya, konsep pelayanan publik harus menjadi arah utama institusi kepolisian, bukan sekadar slogan.
Simon menilai kepercayaan masyarakat terhadap Polri dibangun melalui tindakan nyata yang dirasakan langsung oleh warga. Pelayanan cepat, transparansi, serta penyelesaian persoalan di tingkat masyarakat menjadi faktor penting dalam membangun citra kepolisian.
“Rakyat itu berpikirnya simpel kok. Mereka butuh polisi yang gampang dihubungi, cepat datang kalau ada masalah, solutif, transparan, dan adil. Kalau performa di lapangan konsisten bagus, otomatis trust publik itu mengalir sendiri. Kita bisa lihat transformasi ini lewat program Polri Presisi, tilang elektronik (ETLE), digitalisasi berbagai urusan surat kendaraan, sampai terobosan Polri RW dan Bhabinkamtibmas yang bikin polisi bisa diajak ngopi bareng warga buat nyelesaiin masalah kampung,” tambahnya.
Selain menjalankan fungsi keamanan dan penegakan hukum, Simon juga menyoroti keterlibatan Polri dalam mendukung program strategis nasional. Salah satunya melalui dukungan terhadap program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan penguatan ketahanan pangan melalui kerja sama dengan kelompok tani.
“Ketika polisi ikut turun ke ladang mendampingi petani dan mengamankan pasokan pangan, sebetulnya mereka lagi memperkuat sabuk pengaman nasional. Perut rakyat yang kenyang dan situasi sosial yang kondusif itu adalah modal paling basic buat stabilitas ekonomi dan pembangunan, mengawal pangan menuai aman” kata Simon.
Menurut Simon, meningkatnya persepsi positif masyarakat terhadap Polri juga tercermin dari hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada akhir Juni 2026. Survei tersebut mencatat tingkat kepuasan publik terhadap Polri mencapai 80,6 persen.
Ia menilai capaian tersebut menjadi modal penting bagi institusi kepolisian, namun tetap harus dijaga melalui konsistensi kinerja.
“Angka 80,6 persen kepuasan publik itu modal strategis yang nilainya sangat mahal. Tidak bisa dibeli dengan anggaran. Tapi ingat, tingkat kepercayaan ini bukan garis finish. Trust itu dibangunnya pakai keringat dan integritas bertahun-tahun, tapi bisa hancur lebur dalam hitungan detik. Jadi, setiap personel di lapangan harus sadar kalau mereka itu adalah wajah Polri di mata masyarakat,” kata Simon.
Memasuki era perkembangan teknologi, Simon menyebut tantangan Polri ke depan akan semakin kompleks. Ancaman berbasis siber, kecerdasan buatan (AI), hingga kejahatan hibrida menjadi tantangan baru yang harus diantisipasi.
“Di masa depan, penjahat tak perlu membobol pintu rumah, mereka pakai AI, siber, robotik, dan manipulasi data. Makanya, Polri masa depan wajib berbasis data dan analitik. Tapi secanggih apa pun teknologinya, faktor manusia tetap yang nomor satu. Mesin tidak punya empati, tidak punya hati nurani, dan tidak punya kebijaksanaan. Itu cuma dimiliki oleh manusia,” katanya.
Ia mendorong penguatan konsep keamanan kolaboratif melalui gagasan “Sabuk Kamtibmas”, yakni ekosistem keamanan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dengan Polri sebagai pengarah utama.
“Polisi masa depan tidak bisa kerja sendirian lagi. Keamanan masa depan itu urusan gotong royong. Polri harus merangkul pemerintah, kampus, pebisnis, komunitas, media, dan warga. Kolaborasi multipihak inilah yang dinamakan Sabuk Kamtibmas. Kalau semua elemen ini sinergis, kita punya sistem imun keamanan yang sangat adaptif,” jelasnya.
Simon juga mengungkapkan tengah menyelesaikan buku berjudul Sabuk Kamtibmas yang berisi gagasan mengenai konsep keamanan modern berbasis teknologi dan kolaborasi.
“Saat ini saya sedang merampungkan buku berjudul ‘Sabuk Kamtibmas’. Ini hadiah pemikiran saya untuk Hari Bhayangkara ke-80. Isinya menawarkan konsep arsitektur keamanan modern era baru yang berbasis teknologi dan kolaborasi total. Harapan saya, buku ini bisa jadi referensi berharga agar Polri ke depan makin profesional, humanis, melek teknologi. Yang paling penting agar Polri selalu dicintai rakyat sebagai modal utama menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur,” pungkas Simon.
