KUDUS, Harianmuria.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus kembali menyelenggarakan rapat paripurna dengan fokus pembahasan mengenai “Penetapan Propemperda Tahun 2024 serta Laporan Badan Anggaran mengenai Keputusan DPRD tentang Persetujuan Ranperda APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) bersama Bupati Kudus” di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kudus, Senin (27/11/2023).
Ketua DPRD Kudus H. Masan, SE., MM., mengatakan bahwa pihaknya telah menyepakati penyusunan 18 peraturan daerah (perda) untuk masuk dalam Program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) tahun 2024.
“Berdasarkan hasil rapat kerja, telah disepakati sebanyak 18 perda yang terdiri dari 4 ranperda berasal dari usulan pemerintah daerah,” ucap H. Masan, SE., MM.
Sementara, kata dia, enam rancangan peraturan daerah (ranperda) berasal dari usul prakarsa Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kudus yaitu Ranperda tentang Keterbukaan Informasi Publik, Ranperda tentang Perlindungan dan Pengembangan Pasar Rakyat, Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Koperasi, Ranperda tentang Sarana dan Prasarana Aktivitas Umum Lima Fasilitas, Ranperda tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, serta Ranperda tentang Penataan dan Pengelolaan Parkir.
“Perubahan pembahasan APBD dilakukan dalam rapat Badan Anggaran DPRD yang dilakukan bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kudus,” ucapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kudus Tri Erna Sulistyowati menambahkan bahwa badan anggaran DPRD Kabupaten Kudus bersama TAPD kabupaten Kudus telah menyelesaikan pembahasan mengenai APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 untuk mendapatkan persetujuan bersama Pj Bupati Kudus.
Di sisi lain, Penjabat (Pj) Bupati Kudus Bergas Catursasi Penanggungan mengatakan, Ranperda Kabupaten Kudus tentang APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan evaluasi.
Ia menyebut, APBD Tahun Anggaran 2024 dialokasikan Rp 1,88 triliun, belanja daerah dianggarkan Rp 2,017 triliun, defisit Rp 138,2 miliar, dan pembiayaan netto Rp 138,2 miliar.
“Tentunya kita tetap fokus ke pembiayaan penyelenggaraan pemilu. Itu yang berkaitan dengan anggaran tahun 2024 dan berkaitan dengan infrastruktur yang ada. Yang jelas, di 2024 prioritas daerah ini menuju ke infrastruktur dan penyelenggaraan pemilu,” tegasnya. (Lingkar Network | Ihza Fajar – Harianmuria.com)
