JAKARTA, Harianmuria.com – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin meminta pemerintah daerah dan perguruan tinggi memperkuat penyiapan sumber daya manusia (SDM) untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di pasar global.
Mukhtarudin mengatakan Indonesia memiliki peluang besar memanfaatkan bonus demografi di tengah meningkatnya kebutuhan tenaga kerja produktif di sejumlah negara yang menghadapi fenomena aging population.
Hal itu disampaikan Mukhtarudin saat memberikan sambutan dalam Sosialisasi Program Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri (P3KLN) dalam rangka Program Peningkatan Kapasitas Berbasis Kebutuhan Pasar Kerja Luar Negeri secara daring, Selasa, 22 September 2026.
Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Rody Iskandar yang mewakili Bupati Kotawaringin Barat, Rektor Universitas Antakusuma (UNTAMA) Prof. Dr. M. Fatchurahman, M.Psi., M.Pd., jajaran Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah, serta civitas akademika perguruan tinggi di Kalimantan Tengah.
Menurut Mukhtarudin, program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap informasi dan peluang kerja luar negeri yang aman, berkualitas, dan sesuai kebutuhan pasar global.
“Ini merupakan bagian penting dari upaya kita untuk memperluas akses informasi dan peluang-peluang kerja luar negeri yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja global,” ujar Mukhtarudin.
Ia menilai bonus demografi hanya dapat menjadi kekuatan apabila diikuti peningkatan kualitas SDM. Jumlah penduduk usia produktif yang besar tanpa kompetensi memadai justru dapat menimbulkan persoalan sosial dan ekonomi.
“Usianya produktif tetapi SDM-nya tidak produktif, ini bisa menimbulkan permasalahan sosial, ekonomi, dan politik,” tutur Mukhtarudin.
Karena itu, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi perlu memperkuat kolaborasi dalam menyiapkan generasi produktif yang memiliki pengetahuan, keterampilan teknis, serta sikap dan mental sesuai kebutuhan dunia kerja.
Mukhtarudin menekankan SDM Indonesia harus memiliki keunggulan komparatif, komprehensif, dan kompetitif agar mampu bersaing di pasar kerja global.
Menurutnya, fenomena aging population di sejumlah negara membuka peluang bagi Indonesia untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja produktif. Namun, peluang tersebut tetap harus diikuti kompetensi yang sesuai dengan standar negara tujuan.
“Dari sisi demand, kebutuhan tenaga kerja luar negeri sangat tinggi. Tetapi demand yang tinggi ini harus diikuti persyaratan kompetensi, paling minimal bahasa, kemudian keterampilan teknis yang tersertifikasi,” ujarnya.
Mukhtarudin mengakui masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan pasar kerja global dan kompetensi lulusan pendidikan di Indonesia, baik lulusan SMK maupun perguruan tinggi.
Untuk menjawab kesenjangan itu, Kementerian P2MI menjalankan program percepatan melalui SMK Go Global yang menjadi bagian dari Asta Mandala SMK Go Global. Program tersebut menargetkan penyiapan 500.000 calon pekerja migran terampil hingga 2029.
Target itu terdiri atas 300.000 lulusan SMK dan 200.000 masyarakat umum. Penyiapannya dilakukan bertahap, yakni 40.000 orang pada 2026, 140.000 pada 2027, 180.000 pada 2028, dan 140.000 pada 2029.
Mukhtarudin mengatakan program tersebut menggunakan pendekatan demand-driven atau berbasis permintaan pasar. Penyiapan tenaga kerja dimulai dengan memetakan kebutuhan sektor dan negara tujuan sebelum menentukan kompetensi yang harus diberikan kepada calon pekerja migran.
“Paradigma berpikirnya kita balik. Sektornya ada dulu, negaranya ada dulu, demand-nya ada dulu, baru kita latih. Demand (permintaan) ini membutuhkan kompetensi seperti apa, baru kita latih seperti apa,” jelas Mukhtarudin.
Dengan pendekatan tersebut, proses penyiapan calon pekerja migran tidak berhenti pada pelatihan. Peserta diarahkan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan sebelum ditempatkan.
“Jadi, latih, kompeten, tempatkan. Bukan hanya dilatih kemudian tidak ada tindak lanjut,” tegasnya.
Program tersebut mencakup sejumlah bidang pekerjaan, antara lain caregiver, welder, hospitality, perawat, manufaktur, dan sektor lain sesuai kebutuhan pasar kerja internasional.
Selain menyiapkan kompetensi, Mukhtarudin menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakat mengenai prosedur bekerja di luar negeri.
Ia mengingatkan masyarakat agar memilih jalur penempatan resmi dan prosedural untuk memastikan hak serta pelindungan selama bekerja di luar negeri.
“Yang repot itu kalau bekerja tidak prosedural, tidak aman, tidak melalui Disnaker, tidak melalui KP2MI, tidak melalui penempatan yang prosedural. Itu yang berbahaya,” kata Mukhtarudin.
Sebaliknya, pekerja migran yang berangkat melalui mekanisme resmi akan mendapatkan pelindungan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Selama dia bekerja secara prosedural, insyaallah aman dan bekerja secara bermartabat di negara orang,” tandas Mukhtarudin.
Mukhtarudin berharap sinergi pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia pendidikan, dan Kementerian P2MI dapat memperkuat ekosistem penyiapan calon pekerja migran dari daerah.
Kolaborasi tersebut diharapkan membuat penyiapan SDM di Kalimantan Tengah semakin terarah sehingga peluang kerja internasional dapat diisi tenaga kerja Indonesia yang kompeten, terampil, dan berangkat melalui jalur resmi.
Penulis: Amelia Erisanna
