KENDAL, Harianmuria.com – Rencana pengaktifan kembali Stasiun Kaliwungu, Kabupaten Kendal, hingga kini belum menunjukkan kejelasan. Pemerintah masih menunggu tindak lanjut dari PT Kereta Api Indonesia (KAI) terkait rencana reaktivasi stasiun tersebut.
Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari, mengatakan kewenangan untuk reaktivasi Stasiun Kaliwungu berada di pemerintah pusat dan PT KAI. Kendati begitu, pihaknya telah menjalin komunikasi dan menanyakan perkembangan rencana tersebut.
“Semuanya kan dari PT KAI dan dari pusat. Saat audiensi pada awal tahun kemarin memang menyampaikan berita yang menggembirakan. Tetapi semuanya kami kembalikan ke pusat karena kewenangan memang dari pusat,” ujarnya, Rabu, 16 September 2026.
Bupati Tika menambahkan, hingga saat ini belum ada tindak lanjut konkret mengenai rencana tersebut. Pemkab Kendal juga masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat maupun PT KAI.
“Sampai hari ini belum ada tindak lanjut. Kalau yang Stasiun Kaliwungu ini kami masih menunggu dari pusat,” ungkapnya.
Pemkab Kendal berharap pemerintah pusat dan PT KAI segera memberikan kepastian. Pasalnya, keberadaan kembali stasiun tersebut dinilai dapat memberikan dampak terhadap mobilitas masyarakat, khususnya pekerja seiring dengan berkembangnya Kawasan Industri Kendal (KIK).
“Harapannya bisa segera ditindaklanjuti. Kita sudah menanyakan, tapi jawabannya menunggu,” ungkapnya.
Pengaktifan kembali Stasiun Kaliwungu diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif transportasi bagi masyarakat. Selain memudahkan mobilitas pekerja, keberadaan stasiun juga diharapkan dapat mengurangi kepadatan lalu lintas di jalur darat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di wilayah Kaliwungu dan sekitarnya.
Sebelumnya, rencana reaktivasi Stasiun Kaliwungu ditargetkan dapat mulai beroperasi pada 2027. Namun, hingga September 2026, realisasi target tersebut masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat dan PT KAI.
Kondisi serupa juga terjadi pada sejumlah program yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Salah satunya rencana pembangunan Bendungan Bodri yang hingga kini mengalami penundaan.
Meski demikian, kata Bupati Tika, Pemkab Kendal terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat. Bupati berharap rencana pembangunan Bendungan Bodri dapat kembali direalisasikan karena berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan air baku serta mendukung irigasi pertanian di Kabupaten Kendal.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Bappenas, semoga nanti bisa terealisasi. Apalagi untuk pemenuhan air baku dan irigasi sawah-sawah,” jelasnya.
Jurnalis: Anik Kustiani
Editor: Ulfa
