BLORA, Harianmuria.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menambah alokasi anggaran perbaikan jalan provinsi di Kabupaten Blora melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada) Tahun 2026. Kebijakan ini membuat sejumlah ruas jalan mendapat tambahan anggaran signifikan dibandingkan alokasi awal.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, menyampaikan bahwa peningkatan anggaran paling besar terjadi pada ruas Randublatung–Cepu yang semula hanya dianggarkan Rp5,276 miliar, kini naik menjadi Rp28,7 miliar.
“Jadi harapannya nanti ruas ini (Randublatung–Cepu) bisa terselesaikan dengan baik. Kemudian berikutnya ruas Kunduran ada alokasi Rp14,5 miliar,” ujar Henggar saat meninjau lokasi jalan Randublatung–Cepu, Selasa, 9 Juni 2026.
Ia menjelaskan, terdapat tiga titik jalan provinsi yang menjadi fokus penanganan di Blora, yakni Randublatung–Cepu, wilayah Kecamatan Kunduran, serta Kecamatan Ngawen.
Khusus di Ngawen, penanganan akan dilakukan melalui Balai Pengelolaan Jalan (BPJ) Purwodadi dengan nilai sekitar Rp3 miliar untuk pekerjaan overlay atau pelapisan aspal.
Selain itu, DPUPR Jateng juga mengusulkan program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) untuk mendukung peningkatan ruas Randublatung–Cepu, yang merupakan bagian dari jalur panjang Doplang–Randublatung–Cepu sepanjang sekitar 45 kilometer. Rencana teknis yang disiapkan meliputi pembangunan beton rigid sepanjang 2,6 kilometer pada tahap awal.
“Nanti (Randublatung–Cepu) menggunakan beton rigid. Panjangnya 2,6 kilometer. Kalau dapat IJD nanti dilanjutkan,” terangnya.
Ia mengungkapkan saat ini proyek tersebut masih dalam tahap lelang. Sementara penanganan sementara dilakukan melalui pemeliharaan rutin pada titik-titik jalan yang mengalami kerusakan.
Henggar juga menyebut kenaikan biaya material menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan proyek, termasuk harga aspal yang disebut mencapai sekitar Rp2 juta per drum serta dampak kenaikan harga solar industri.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penambahan anggaran melalui Perkada tidak mengurangi alokasi untuk kabupaten/kota lain di Jawa Tengah. Menurutnya, total tambahan anggaran mencapai sekitar Rp200 miliar yang juga dialokasikan di berbagai daerah.
“Tidak (pemangkasan anggaran daerah lain), wong itu (anggaran) kita ditambahi melalui Perkada, ada Rp200 miliar, ini langkah konkret,” ujarnya.
Ia menambahkan, sejumlah daerah lain juga mendapatkan tambahan alokasi, termasuk wilayah Jepara, yang sebelumnya hanya mendapat penanganan terbatas namun kini akan diperluas cakupannya.
Meski demikian, Henggar mengaku tidak mengetahui secara rinci sumber tambahan anggaran tersebut, termasuk apakah berasal dari pokok pikiran DPRD atau mekanisme lain.
“(Uang Perkada dari mana) kurang tau, (yang jelas ada uangnya) ada,” ujarnya.
Jurnalis: Eko Wicaksono
Editor: Rosyid
